Tolak kenaikan BBM, Effendi Simbolon akan diberi sanksi PDIP

Bagi PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo mendukung pemerintah merupakan harga mati.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan kader partai banteng Effendi Simbolon yang menolak kebijakan kenaikan BBM dapat menerima sanksi. Bentuk sanksi pun disesuaikan dengan mekanisme yang diatur oleh partai.

"Partai akan menertibkan (kader menolak kenaikan BBM). Bentuk penertiban ada dua langkah. pertama kekeluargaan, mungkin dia miss persepsi, ada informasi yang mungkin dia keliru," kata Bambang Wuryanto di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/11).

Menurutnya, jika tetap bersikeras tak mengubah sikapnya dalam waktu dekat, Effendi Simbolon dapat menerima sanksi yang lebih berat. Sanksi tersebut dapat mencapai pemecatan dari jabatannya di DPP PDI Perjuangan.

"Kedua baru mekanisme organisasi partai, surat peringatan sanksi. Kemudian kalau memang masih terus (ngeyel) pelepasan jabatan di partai, sampai yang paling berat pemecatan pencabutan kartu anggota," terang dia.

Lanjut dia, mendukung pemerintah merupakan harga mati bagi PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan pun hari ini adalah partai pemerintah.

"Sudah keputusan rakernas, fraksi adalah alat perjuangan partai di kedewanan. Kalau rakernas sudah memutuskan PDIP mengubah mindset dari luar pemerintahan menjadi mendukung pemerintahan maka kami tidak akan menolak," pungkas dia.