Tunggakan listrik kantor Golkar tanggung jawab Ical dan Agung

"Setelah direbut semua harus menanggung bersama, seharusnya sudah menjadi kesadaran bersama," katanya.

Ketua DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol, Ace Hasan Sadzily mengklaim kepemilikan DPP Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni tanggung jawab bersama dengan kubu munas Bali. Oleh sebab itu, tunggakan listrik sudah dibicarakan dengan bersama.

"Harusnya sekretariat itu ditanggung bersama. Menurut bendahara umum kami bahwa mereka sudah diajak bicara bagaimana menanggung. Jadi saya kira soal itu sudah clear," ucapnya usai pertemuan dengan Dewan Pertimbangan partai Golkar, Akbar Tandjung di Kediaman Akbar Tandjung, Jalan Purnawarman 18, Jakarta, Minggu (3/1) malam.

Kemudian, menurutnya kantor tersebut bisa digunakan bersama dengan kesepakatan awal yang bisa digunakan bersama-sama.

"Sebetulnya kantor seharusnya sebagaimana seharusnya kesepakatan awal dapat digunakan bersama-sama tidak ada pihak manapun yang dapat menghalangi karena ini milik kader. Sehingga kita berhak kapanpun menggunakan begitu juga kubu ARB. Siapapun kader yang memiliki perhatian kepada Golkar berhak," bebernya.

"Dulu kan mereka bahkan bagaimana merebut. Setelah direbut semua harus menanggung bersama, seharusnya sudah menjadi kesadaran bersama," lanjutnya.

Lalu, menurutnya semua anggota Golkar pun harus proposional dengan adanya persoalan tanggungan listrik tersebut. "Saya kira harus kita proporsional saja. Bendum kami pertama kali kepengurusan Agung mengisi DPP, kita menanggung dan membayar tanggungan listrik yang hampir diputus lebih besar daripada sekarang. Kami tidak gembar gembor," ungkapnya.

Kemudian, menurutnya seluruh pihak Golkar harus bisa menempatkan mana urusan rumah tangga partai dan hal yang harus disampaikan publik.

"Kami berharap selesaikan bersama-sama. Silatnas 1 November dilihat dari itu saja ketahuan bukan hanya kami tapi bersama-sama. Jadi saya kira sangatlah tidak tepat membicarakan urusan partai ke publik," tandasnya.