Wapres JK Ingin Amandemen UUD 1945 Terbatas
JK menjelaskan amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu sehingga tidak perlu ada amandemen UUD 1945 menyeluruh.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap amandemen UUD 1945 dilakukan secara terbatas. Dia tidak setuju dengan kesepakatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh untuk melakukan amandemen secara menyeluruh.
"Iya sangat terbatas," kata JK di UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
JK menjelaskan amandemen terakhir dilakukan pada 2002. Pemerintah sudah menampung masukan kala itu sehingga tidak perlu ada amandemen UUD 1945 menyeluruh.
Selain itu, dia juga mengingatkan soal konsekuensi menghidupkan kembali GBHN sebagai bagian amandemen UUD. Menurut dia, perubahan tersebut tidak perlu lagi visi dan misi, tetapi cara melaksanakan GBHN.
JK berujar perlu adanya kesepakatan awal dari partai-partai dengan masyarakat agar amandemen tidak malah merugikan. "Yang (penting) tentu ada dulu kesepakatan awal," imbuhnya.
Baca juga:
Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
PKB Tolak Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh
Polemik Amandemen UUD 45, Cara Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Berpeluang Diubah?
Cak Imin Menolak Jika Amandemen UUD 1945 Ubah Sistem Pemilihan Presiden
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi Bertanya Soal Amandemen UUD 1945