Wapres JK Sebut 3 'Kartu Sakti' Jokowi Akan Menaikkan Anggaran Bansos
Dia menjelaskan, dengan munculnya kartu sakti tersebut, nantinya dana bansos lebih baik, karena anggaran bantuan sosial akan diperluas.
Calon Presiden Petahana Joko Widodo sempat mengatakan akan mengeluarkan tiga kartu sakti untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tidak masalah terkait hal tersebut. Dia menjelaskan anggaran tersebut sebelumnya sudah ada di APBN 2019.
"Itu kan bansos, itu dalam anggaran 2019 sudah ada. Saya tidak hafal tapi bansos sudah ada," katanya, Selasa (26/2).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
Dia menjelaskan, dengan munculnya kartu sakti tersebut, nantinya dana bansos lebih baik, karena anggaran bantuan sosial akan diperluas.
"Itu bansos yang diperluas," kata JK.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yakin tiga 'kartu sakti' capres petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengganggu APBN negara. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi. Menurut Hendrawan, program kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.
"Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2).
Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan masuk ke APBN.
"Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR," ungkapnya.
(mdk/fik)