Waspada Penggiringan Opini Elektabilitas Caleg Lewat Hasil Survei
Jika berbicara caleg maka seseorang itu bisa lebih tinggi dari calon lainnya ini harus diklarifikasi validasi datanya.
Jelang Pemilihan Legislatif, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil penelitiannya terhadap beberapa responden. Masyarakat diminta tidak cepat percaya, sebab barang jadi hasil survei untuk memenangkan salah satu calon.
Ketua Umum Koalisi Pengawas Pemilu Bersih (KPPB) Iman Zuliansyah mengimbau masyarakat untuk tidak cepat percaya terhadap hasil survei terhadap calon anggota legislatif.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Gudang Beras Bulog Pematang Kandis? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
"Saya menduga survei dilakukan berdasarkan pesanan, dan untuk menaikkan elektabilitas caleg tertentu dan menjatuhkan lawan-lawannya," kata Iman dalam keterangannya, Kamis (14/2).
Dikatakan Iman, lain halnya jika lembaga itu melakukan survei terhadap elektabilitas partai yang jangkauannya adalah nasional. "Kalau itu sah-sah saja, karena tidak ada tolok ukurnya. Tetapi kalau caleg ruang lingkupnya hanya regional, tentu ini merugikan," katanya.
Menurutnya, jika survei dilakukan di luar KPU dan partai politik untuk caleg dengan daerah pemilihan (dapil) di masing-masing maka hasilnya kami anggap subjektif. Tetapi jika bicara partai secara nasional, itu baru bisa dikatakan objektif, tetapi itu juga tergantung opini masyarakat, karena disetiap provinsi berbeda.
Namun demikian kata Iman, jika berbicara caleg maka seseorang itu bisa lebih tinggi dari calon lainnya ini harus diklarifikasi validasi datanya.
Dicontohkannya, jika dia membayar lembaga survei, maka bisa saja diarahkan agar mereka mengambil sampling dari wilayah di mana Iman punya kekuatan dukungan (basis massa). Dengan demikian secara otomatis hasil survei itu menjadikan Iman sebagai caleg dengan elektabilitas tertinggi dibanding lainnya.
"Parahnya, hasil survei ini dipakai untuk menyudutkan calon tertentu sebagai penggiringan opini ke masyarakat. Ini semata-mata untuk menguatkan pendapat kalau hasil survei dan mengajak masyarakat untuk memilih calon yang dianggap mendapatkan suara terbanyak dalam survei," katanya.
Ironisnya, hasil survei yang telah dirilis tersebut itu juga telah disodorkan timsukses caleg kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di dapil mereka untuk menguatkan argumentasi.
"Pilihlah saya, karena hasil survei menunjukkan pendukung saya lebih banyak dari calon lainnya. jadi saya bakalan melenggang ke DPR." kata LSM tersebut menirukan ucapan salah satu rukun tetangga (RT) di wilayah Jakarta Barat.
"Hasil survei setiap caleg ada di partai masing-masing dan KPU. Nah, kalau masyarakat mau percaya survei, tanyalah ke partai yang bersangkutan. Ini untuk menghindari penggiringan opini yang menguntungkan caleg tertentu, namun merugikan yang lain," katanya.
Baca juga:
KPU Klaim Sudah Masif Lakukan Sosialisasi Soal Pemilu untuk WNI di Luar Negeri
Semangati Kader Golkar, Akbar Tandjung Cerita Lalui Masa Sulit Usai Soeharto Lengser
Ini Cara Urus Surat A5 Agar Bisa Mencoblos Walau Bukan di TPS Kita
Bicara Keislaman Jokowi, Yusuf Mansur Ajak Masyarakat Setop Hujat Capres dan Cawapres
TGB Zainul Majdi: Partai Golkar Bukan Cebong Bukan Kampret