Wiranto: Reshuffle jadi isu bulanan & mingguan, untuk apa ditanggapi
Wiranto mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang siapapun tak mengetahuinya. Namun ia mengatakan apabila memang Kepala Negara berniat melakukan bongkar pasang kabinet, maka ia meminta semua pihak hanya tinggal menunggu saja tanpa perlu menimbulkan polemik.
Menko Polhukam Wiranto enggan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung akan mencopot menteri yang tak bekerja sesuai target. Wiranto mengatakan, pernyataan Presiden tersebut belum tentu akan berujung kembalinya reshuffle kabinet. Sebab, kata dia, isu reshuffle terus muncul setiap saat.
Wiranto mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang siapapun tak mengetahuinya. Namun ia mengatakan apabila memang Kepala Negara berniat melakukan bongkar pasang kabinet, maka ia meminta semua pihak hanya tinggal menunggu saja tanpa perlu menimbulkan polemik.
"Saya sudah tengarai bahwa reshuffle ini sudah jadi isu bulanan bahkan mingguan, jadi untuk apa ditanggapi karena ini hak prerogatif Presiden kalau ada ya ditunggu aja," kata Wiranto di Kantornya, Selasa (25/4).
Oleh sebab itu, mantan Panglima ABRI ini berharap isu reshuffle kabinet tak perlu diperbincangkan. Sebab, keputusan mengganti menteri merupakan kewenangan penuh dari seorang Presiden.
"Tak usah dibincangkan ya, siapa mau ngeganti, siapa mau diganti, kapan mau diganti itu kan hak Presiden untuk apa diributkan, kalau toh enggak ada dari Presiden ya tak ada," ujarnya.
Saat memberi sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4), Presiden Joko Widodo tiba-tiba bicara soal pencopotan menteri yang dianggap bekerja tidak sesuai target.
"Saya bekerja selalu memakai target, jadi pak menteri tidak pernah bertanya kepada saya, targetnya terlalu besar atau terlalu gede, itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan dan lain lain," kata Jokowi.
Baca juga:
Sandiaga Uno dukung jika Ahok dijadikan menteri oleh Jokowi
Golkar soal reshuffle kabinet: Tidak ada tawar menawar & permintaan
NasDem sebut tak ada yang hambat Ahok jadi menteri
Sekjen PAN: Reshuffle adalah hak dan kedaulatan presiden
JK ingatkan Jokowi pakai target rasional untuk copot menteri
Sinyal reshuffle kabinet, menteri harus siap dievaluasi
Golkar: Jokowi jangan terlalu lama copot menteri tak bisa kerja
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Kenapa Jokowi mewanti-wanti soal pemilihan pemimpin? Presiden Jokowi kerap kali mewanti-wanti berhati-hati dalam memilih pemimpin.