Yusril nilai Ical tetap pimpin Golkar selama konflik

Meski Menkum HAM belum memutus kepengurusan kubu mana yang sah, aktivitas Golkar harus terus berjalan.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Menkum HAM menunda pendaftaran pengesahan pengurus DPP Golkar dari kubu Ical dan kubu Agung Laksono. Namun, yang menjadi masalah adalah siapa yang akan memimpin selama konflik internal di tubuh parpol belum selesai, sementara pengurus baru belum disahkan.

Soal ini, Yusril berpandangan kepengurusan Golkar sebelum pelaksanaan Munas Bali dan Munas Jakarta menjadi jawabannya. Sebelum Munas di Bali dan Jakarta pada 2014, Munas terakhir Partai Golkar adalah di Riau pada 2009 yang memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

"Saya berpendapat pengurus partai yang telah disahkan sebelum adanya konflik internal, dalam hal ini sebelum Munas Bali maupun Ancol," kicau Yusril dalam akun Twitternya, @Yusrilihza_Mhd, Senin (8/12).

Yusril mengatakan, kepengurusan sebelum Munas Bali dan Munas Jakarta itu secara hukum harus dianggap sebagai pengurus yang sah. Hal itu harus dilakukan sambil menunggu konflik internal selesai melalui mekanisme hukum dan pengesahan kepengurusan yang baru oleh Menkum HAM.

Menurutnya, meski Menkum HAM belum memutus kepengurusan kubu mana yang sah, aktivitas parpol harus terus berjalan dalam pengambilan keputusan yang dapat berimplikasi luas ke masalah kenegaraan.

"Sebab tidak mungkin kepemimpinan partai menjadi vakum karena pengurus baru belum disahkan Menkum HAM. Partai kan harus jalan terus," katanya.

Baca juga:
Yusril sarankan Menkum HAM tunda pengesahan kepengurusan Golkar
Kubu Agung tak yakin Kemenkum HAM sahkan kepengurusan Ical
Tak mau kalah dengan Ical, kubu Agung segera ke Kemenkum HAM
Menkum HAM bentuk tim telaah dualisme kepengurusan Golkar
Ical yakin Kemenkum HAM tak akan sahkan Golkar versi Munas Ancol
Wajah semringah Agung Laksono terpilih jadi Ketum Golkar
Cerita-cerita lucu Munas Golkar tandingan bikin Prabowo ngakak