Jenderal Mohamad Hasan, Kapolri Era Soeharto dengan Segudang Prestasi Sampai Lahirnya Petisi 13

Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Mohamad Hasan adalah seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia di era Orde Baru (1971-1974) dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia dari tahun 1974 hingga 1978.

M. Hasan lahir di Muaradua sebuah kota di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 20 Maret 1920. Ia memiliki 9 saudara, 3 di antaranya laki-laki yaitu M. Hasan, Abdul Chalik dan Abdullah Basri. Abdul Chalik bekerja di Departemen Dalam Negeri dengan jabatan sebagai Gubernur Bengkulu.

(Foto: Wikipedia)

Lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan diajarkan apa arti kejujuran serta keterbukaan membuat terbentuknya sifat Hasan yang berasal dari didikan kedua orang tuanya, khususnya dari sang ayah.

Hasan menempuh pendidikan awal di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) yang berada di Muara Enim. Sejak kecil ia sudah hidup jauh dari rumah kelahirannya demi menempuh pendidikan formal. Kemudian, ia meneruskan sekolah di MULO Palembang lalu berlanjut di Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA) Magelang.

Berkutat di Lingkungan Kepolisian

Setelah lulus dari MOSVIA tahun 1941, kondisi kepolisian saat itu masih belum sebagai sebuah instansi negara, melainkan masih bagian dari Pemerintah Daerah (Pemda). Saat itu, banyak orang-orang pribumi yang direkrut menjadi perwira polisi sehingga prosesnya cukup mudah.

Setahun kemudian, Hasan mulai memasuki lingkungan kepolisian setelah pemerintah Hindia Belanda tunduk kepada tentara Jepang. Dengan latar belakang yang mumpuni, ia cukup mahir bekerja di lingkungan pemerintahan sebagai Pamong Praja.

Karier kepolisiannya semakin meningkat tajam setelah menyelesaikan tugas sebagai staff pengajar di PTIK. Ia kemudian langsung diberikan tugas berat sebagai Asisten II Kepala Kepolisian Negara.

Pindah ke Mabes ABRI

Jabatan Asisten II ini menjadi sebuah batu loncatan bagi karier kepolisian Hasan. Setelah itu Hasan beberapa kali naik pangkat ke Perwira Tinggi, yaitu menjadi Brigadir Jenderal tahun 1963.

Lima bulan kemudian, tepatnya pada 17 Juli 1963, M. Hasan dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Deputi Kepala Kepolisian Republik Indonesia/Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.

Selesai menjabat sebagai Deputi KKN/Menpangak, ia kemudian dipercaya untuk menjabat deputi IV di lingkungan Mabes ABRI untuk Urusan Umum Kepala Staf ABRI tahun 1964.

Diangkat Kapolri

Memasuki masa pemerintah Presiden Soeharto, M. Hasan dengan segudang pengalaman dan jabatan yang ia raih selama berada di lingkungan Polri membuat dirinya diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan Jenderal.

Hasan yang menggantikan tugas dari Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso ini langsung mengemban tugas berat untuk menegakkan hukum di lingkungan militer, bukan hanya sipil saja.

Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut maka setiap anggota kepolisian harus bekerja lebih keras, teratur, dan juga efisien. Ia juga menekankan bahwa sudah saatnya Polri bekerja keras guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Polri.

Prestasi Selama Menjabat

Selama Hasan menjabat sebagai Kapolri, ada beberapa prestasi yang patut diapresiasi. Mengutip beberapa sumber, di bawah kepemimpinannya itu berhasil menurunkan angka kriminalitas rentang tahun 1972 sampai 1973.

Kemudian, ia juga berhasil memberantas pelaku pengedaran dan penyelundupan barang terlarang, yaitu narkotika. Ia menekankan jika aktivitas ini kerap terjadi di daerah rawan, yaitu wilayah Riau dan Pantai Timur Sumatra.

Banyaknya keterlibatan anggota kepolisian dalam menuntaskan kasus narkotika, Kapolri akhirnya membentuk Direktorat Reserse Narkotika. Dibentuknya satuan ini akibat banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba termasuk jumlah pengedar yang semakin banyak dan meluas.

Petisi 13

Di balik suksesnya Kapolri yang dipimpin oleh M. Hasan, tidak semua anggotanya bisa berlaku jujur dan baik terhadap masyarakat. Kesuksesan tersebut sangat tidak sejalan dengan mental anggota kepolisian saat sedang berada di lapangan.

Usut punya usut, ternyata masih banyak oknum anggota kepolisian yang melanggar kewenangannya dan aturan-aturan saat berada di lapangan. Kemudian, muncul "Petisi 13" yang merupakan tuntutan dari pihak keluarga yang menjadi korban dan tindak kekerasan aparat.

Lahirnya petisi ini adalah keluh kesah dari masyarakat yang sudah menggunung. Sebanyak 13 orang yang mewakili setiap keluarga melakukan tanda tangan yang ditujukan kepada Jenderal Polisi M. Hasan.

Petisi tersebut akhirnya ditutup setelah M. Hasan berhasil bertanggung jawab atas ulah oknum anggota kepolisian. Ia pun meminta untuk menindak tegas terhadap oknum yang ingin menjatuhkan citra Kepolisian di mata masyarakat.