Distributor resmi sesalkan toko online jual ponsel tak berizin

Pernahkah melihat smartphone yang belum dijual resmi di Indonesia tetapi sudah di tawarkan di toko online?

2015-11-25 10:08:22

Pernahkah melihat smartphone yang belum dijual resmi di Indonesia tetapi sudah di tawarkan di situs-situs market place ternama? Jika pernah melihat, itulah yang menjadi kegundahan Erajaya Group sebagai salah satu distributor resmi ponsel segala merek di Indonesia.

Pasalnya, dijualnya ponsel tanpa izin itu, jelas tidak hanya merugikan dari sisi Erajaya Group saja, melainkan juga bagi pemerintah. Menurut Direktur & Marketing Erajaya Group, Djatmiko Wardoyo, pemerintah seharusnya turun tangan dalam persoalan ini khususnya pada ranah online.

"Kita sih berharap pemerintah punya ketegasan, dalam hal peraturan penjualan online. Karena saat ini penjualan online bisa menjual barang apa saja termasuk barang yang belum resmi masuk ke tanah air. Artinya, barang-barang yang belum launch ke Indonesia dan seharusnya masuk ke distributor resmi, tetapi masyarakat sudah bisa mengakses terlebih dahulu di situs-situs market place. Kejadian ini paling banyak dilakukan oleh market place mulai dari yang punya nama hingga yang tak terkenal," kata dia seusai acara penandatangan kerja sama Indosat Ooredo dan Erajaya Group, Jakarta, Selasa (24/11).

Pada dasarnya, aturan untuk menangani persoalan tersebut sudah ada, namun butuh ketegasan lagi dari pemerintah di sisi penjualan online. Pria yang akrab disapa Koko ini mengutarakan, aturan tersebut sudah jelas di mana semua barang yang di import ke Indonesia harus dikenakan PPn.

"Begini saja deh, kita ambil dari semua barang yang di import ke Indonesia harus bayar PPn atas barang yang dijual. Ya, kan? Wong restaurant aja beli es kopyor dikenakan pajak 10 persen kok. Makanya, kami harapkan agar yang namanya toko online itu tadi masuk radar, sehingga kewajiban bayar pajak terpenuhi," ucapnya.

Dia juga mengatakan, jika dalam hal ini bukan pihaknya yang seharusnya mengomunikasikan hal itu kepada mereka. Pekerjaan itu haruslah pemerintah yang memiliki kendali regulasi untuk menyatakan sikapnya atas persoalan tersebut.

"Kita tidak dalam kapasitas untuk mengomunikasikan hal itu kepada mereka. Satu sisi toko-toko online itu adalah partner kita, dalam penjualan kita juga sering punya lapak di toko online mereka. Tetapi kalau partner kita yang jual di toko online tersebut, kan larinya juga ke kita dan tidak ada masalah. Jadi, memang yang seharusnya ngomong semestinya regulator, memberikan pemahaman ini loh ada aturannya mengenai hal ini," jelasnya.

Baca juga:
E-commerce perang harga, Bukalapak pilih jaga 'kesehatan' perusahaan
Ini rahasia ampuh membangun bisnis online dari awal
Menkominfo harap pebisnis online dapat kredit usaha rakyat
Sandiaga: Pedagang pasar masih awam gunakan smartphone
Dalam 14 jam, transaksi belanja di Alibaba tembus Rp 135,9 triliun

(mdk/lar)