Kemnaker dan Microsoft jajaki pengembangan BLK untuk difabel

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyambut baik peluang kerja sama pengembangan BLK untuk kalangan disabel. Menurutnya, informasi dan teknologi merupakan sektor paling ramah dengan kelompok difabel.

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Microsoft Indonesia menjajaki kerja sama pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk kalangan difabel. Kerja sama kedua belah pihak terkait dengan bidang informasi teknologi (IT), aplikasi, dan game online.

"Microsoft sangat fokus pada pemberian pelatihan keahlian kepada kelompok difabel. Jadi, peluang kerja sama itu sangat terbuka," kata Community Affairs Manager Microsoft Indonesia Esther Sianipar, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (12/5).

Esther menerangkan, sebuah perusahaan multinasional bidang aplikasi 90 persen pekerjanya adalah kaum difabel.

"Di Indonesia, beberapa kali kami bekerja sama dengan pengembang aplikasi, ternyata mereka adalah difabel," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menyambut baik peluang kerja sama pengembangan BLK untuk kalangan disabel. Menurutnya, informasi dan teknologi merupakan sektor paling ramah dengan kelompok difabel.

"Sektor IT adalah sektor yang paling ramah dengan kelompok difabel. Karena bekerjanya tak mengandalkan kesempurnaan fisik," ujarnya.

Sebagai percontohan, rencananya, Hanif mendorong kerja sama tersebut dilakukan di BLK Surakarta. Selain memiliki BLK yang baik, Surakarta juga pusat rehabilitasi difabel pertama di Indonesia serta memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang kesetaraan difabel.

"Dengan adanya BLK yang memberikan akses pelatihan kepada difabel, maka para difabel bisa mendapatkan pelatihan kerja dengan keahlian yang tersertifikasi, serta semakin mendekatkan mereka dengan pasar kerja," katanya.

Hanif berpendapat, belum adanya akses pelatihan yang cukup untuk difabel ini, menjadikan para perusahaan belum memberikan porsi yang mewadahi para difabel. Sedangkan, dalam UU, perusahaan mesti mempekerjakan kaum difabel. Setidaknya satu persen dari jumlah karyawan.

"Padahal sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tiap perusahaan harus mempekerjakan kaum defabel sekurang-kurangnya satu persen dari jumlah pekerja," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga berharap kepada Microsoft untuk mendorong pembuatan aplikasi ketenagakerjaan khusus kaum difabel. Banyak pihak yang memiliki kesadaran untuk menerima kaum difabel bekerja, namun kesulitan mencari mereka. Banyak pula mereka yang difabel memiliki keahlian kerja, namun kesulitan mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.

"Jika ada aplikasi lowongan kerja khusus difabel, sangat membantu," tandas Hanif.