Kepala BSKDN: Inovasi Harus Menjadikan Layanan Publik Lebih Cepat, Murah, dan Mudah Diakses
Inovasi merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, inovasi merupakan kunci untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
"Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah layanan publik yang lebih cepat, lebih pintar lebih murah, dan mudah diakses. Pendekatan yang inovatif dapat memudahkan Bapak/Ibu mewujudkan layanan publik sesuai yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Kota Pontianak di Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (18/9).
Dia mengatakan, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah untuk bergerak cepat dalam menyediakan pelayanan yang efektif. Respons yang cepat dari pemerintah terkait pelayanan publik, menandakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang berdaulat maju memenuhi sejumlah aspek meliputi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, infrastruktur yang baik, ekonomi maju dan berkelanjutan.
"Semua orang dituntut untuk berinovasi karena dengan cara-cara baru semuanya [cita-cita Indonesia 2045] akan dapat dicapai dan dapat berjalan beriringan," terangnya.
Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya biaya yang lebih terjangkau dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan pemanfaatan inovasi, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan. "Layanan publik yang murah bukan berarti kualitasnya menurun, justru melalui inovasi, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga biaya dapat ditekan," jelasnya.
Yusharto menekankan bahwa inovasi harus memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan lebih mudah. Digitalisasi dan penyederhanaan prosedur adalah contoh dari inovasi yang dapat diterapkan untuk mempermudah akses bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil. "Tidak boleh ada lagi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan publik hanya karena kendala jarak atau proses birokrasi yang rumit," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto mengajak Pemda termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk terus berinovasi dan memanfaatkan berbagai teknologi modern dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
"Inovasi di sektor publik harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam hal ini, kami siap mendukung penuh berbagai inisiatif inovasi di daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik," pungkasnya.
