Sepak Terjang Risma Ganggu Anies Baswedan di Jakarta
Namun, langkah Risma tersebut dinilai bersifat politis. Lantaran tugas sebagai Menteri Sosial lebih luas, termasuk menangani Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia. Hingga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, kemunculan Risma seakan dibuat oleh PDIP.
Menteri SosialTri Rismaharini melakukan blusukan. Risma menemui dan menyapa tunawisma di sejumlah wilayah di Jakarta.
Namun, langkah Risma tersebut dinilai bersifat politis. Lantaran tugas sebagai Menteri Sosial lebih luas, termasuk menangani Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia.
-
Mengapa Tri Rismaharini mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial? Risma menyatakan, dia bakal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat hari ini (30/8/2024)."Saya akan besok InsyaAllah kalau bisa minta waktu Pak Presiden untuk mengundurkan diri,” kata Risma di Surabaya, Kamis (29/8/2024).
-
Kapan Tri Rismaharini bertemu dengan Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri? Risma menyatakan, dia bakal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat hari ini (30/8/2024).
-
Kenapa Khirani Trihatmojo jadi sorotan? Bareng Cowok Ganteng Belakangan, Khirani Trihatmodjo menjadi sorotan karena momen bersama seorang laki-laki.
-
Bagaimana cara Tri Rismaharini menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi? Risma mengaku dia harus bertemu Jokowi untuk menyampaikan langsung niat pengunduran diri ini.
-
Siapa pasangan calon gubernur Tri Rismaharini? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Apa tiga tuntutan rakyat pada peristiwa Tritura? Adapun isi Tritura adalah; 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia, karena Pemerintah dianggap lambat dalam mengambil sikap terhadap PKI yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S dan banyak tokoh komunis yang berada didalam kabinet pemerintahan.2. Rombak Kabinet Dwikora, karena Pemerintah dinilai tidak bisa mengendalikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Menurut masyarakat, Presiden Soekarno lebih mementingkan perebutan Irian Barat dan urusan konfrontasi Indonesia-Malaysia.3. Turunkan Harga, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah kurang tepat yang membuat kestabilan ekonomi yang semakin memburuk.
Sedangkan tugas penyisiran tunawisma, menjadi tanggung jawab setiap daerah masing-masing.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, kemunculan Risma seakan dibuat oleh PDIP untuk mengisi kekosongan sosok yang mampu mengintervensi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Simak ulasan lengkapnya berikut ini.
Tunawisma Banyak yang Musiman
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menilai jumlah tunawisma di Jakarta sering kali musiman. Terutama saat bulan Ramadan tiba, karena banyak yang berbagi makanan atau pun uang.
"Musiman, itu musiman seperti itu terjadi juga waktu awal-awal Covid, itu awal Ramadan juga terjadi beberapa tempat seperti di Tanah Abang. Rupanya setelah kita pelajari memang ada Pak Haji yang selalu setiap malam itu memberikan uang keliling di situ sebesar Rp50.000," ucap Riza, Selasa (5/1).
Ditambah lagi, masalah tunawisma tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja. Meski demikian, Riza memastikan Pemerintah Provinsi DKI tetap melakukan upaya dalam mengatasi para tunawisma, khususnya di jalan protokol.
"Kalau kita ingin mengatasi masalah, pasti kita selesaikan dulu akar masalahnya. Kalau kita menyelesaikan masalah kita pasti menyelesaikan yang paling bermasalah atau yang paling parah," paparnya.
Aksi Blusukan Dikritik
Mensos Tri Rismaharini blusukan ©2020 Merdeka.com
Terpisah Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mengkritik aksi blusukan Risma sebagai Menteri Sosial. Daripada menyisir tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Ia mengingatkan untuk fokus dulu pada distribusi Bantuan Sosial (Bansos).
"Yang saya sangat sayangkan adalah, harusnya Bu Risma itu fokus dulu ke masalah bantuan-bantuan sosial yang kemarin jebol, dipikirkan sistemnya, bagaimana BLT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iman, Selasa (5/1).
Mensos Tugasnya Lebih Luas
Politikus Gerindra itu berseloroh, Risma seraya lupa dengan jabatan saat ini. Bukan lagi menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur.
Sebab menurut Iman, permasalahan tunawisma adalah tanggung jawab setiap kepala daerah. Sementara tugas menteri memiliki cakupan lebih luas, se-Indonesia.
"Scope menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia. Biarlah itu ada Wali Kota setempat yang menangani, ada Gubernur yang menangani," tandasnya.
Ketua komisi yang membidangi Kesra itu menambahkan, supaya Risma memberi kesempatan pemerintah kota. Termasuk menangani permasalahan di wilayah administrasi masing-masing.
Khawatir Kurang Fokus dengan Skala Besar
Meski demikian, Iman menegaskan bahwa para tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin tetap menjadi catatan Komisi E DPRD. Sebagai bahan evaluasi terhadap Pemprov DKI.
"Iya, itu jadi catatan kita. Saya bilang juga Pemprov tidak pernah men-deny atau tidak bahwa kemiskinan di Jakarta sudah tidak ada. Di mana-mana kemiskinan ada kok, tapi skala prioritas ada bagian-bagiannya," tutur Iman.
Jika Mensos Risma turun ke daerah, yang sepatutnya memikirkan dalam skala luas Indonesia. Khawatir akan membuat kurang fokus.
"Disayangkan saja, waktunya Bu Risma bisa berpikir skalanya lebih besar, ke seluruh Indonesia. Daripada hanya urusi blusukan, nanti turun jangan-jangan lalu lintas diatur juga sama Bu Risma nih, macet. Jadinya kan enggak fokus," tandasnya.
Risma Ganggu Anies Baswedan
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, kemunculan Risma seakan dibuat oleh PDIP. Supaya mengisi kekosongan sosok yang mampu mengintervensi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Bu Risma ketika menjadi Mensos mengisi ruang tokoh PDIP untuk mengganggu kinerja Anies," kata Ujang kepada merdeka.com, Rabu (6/1).
Menurut Ujang, menarik kasus ke belakang, antara Risma dan Anies kerap kali dijadikan tokoh perbandingan dalam memimpin satu daerah. Pendukung dua tokoh tersebut, kerap melakukan counter jika mendapat kritik mengenai kinerja sebagai kepala daerah.
"Oleh karena itu, sebelum dia menjadi Mensos pun ketika dia menjadi wali kota kan selalu dibanding-bandingkan dengan Anies, seperti masalah sampah," ucapnya.
Indikasi Maju Pilihan Gubernur DKI Selanjutnya
Tak berhenti sampai di situ, pengamat politik ini berpendapat. PDIP sebagai partai politik naungan Risma memiliki indikasi untuk langkah politik 2022. Pada tahun tersebut, agenda politik Jakarta ialah pemilihan gubernur.
"Bisa saja PDIP memiliki target untuk mendukung Risma di Pilgub 2022 ataupun 2024 kita tidak tahu apakah di 2022 ada ataukah di 2024 nanti, kemungkinan akan didorong ke situ," ungkap Ujang.
PDIP Membela
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menampik. Bila kegiatan blusukan Risma Risma hanya akan terjadi di Jakarta. Ia meyakini bahwa Risma sebagai Menteri Sosial akan melakukan blusukan ke seluruh wilayah Indonesia.
"Bu Risma sempat berkunjung ke Ponorogo Jawa Timur untuk bertemu penyandang disabilitas. Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir," tulis Hasto dalam keterangannya, Rabu (6/1).
Menurutnya, ke depan Risma dapat menjadi cermin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tindakan blusukannya harus didukung dan tidak dipandang sebaliknya.
"Dia menunjukkan sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," papar Hasto.
Hasto menambahkan, aktifnya Risma melakukan blusukan untuk menyambangi tunawisma di Jakarta, merupakan karakter yang dimilikinya. Ia menilai, hal itu memang kerap dilakukan Risma untuk turun langsung.
"Karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," ungkap Hasto.
Tri Rismaharini Blusukan
Pada hari kerja pertama di tahun 2021, 4 Januari kemarin, Tri Risma menemui tiga tunawisma. Mereka ditemukan menggelandang di trotoar Jakarta Pusat, kawasan Sudirman hingga Thamrin.
Tepat di sisi kanan Plaza UOB. Risma bersama para ajudan nampak berjalan kaki, menyapa dan berdialog menanyakan asal kampung halaman.
Mensos Tri Rismaharini blusukan ©2020 Merdeka.com
"Tinggal di mana? Mau ikut saya?," tanya Risma sembari menawarkan bantuan kesejahteraan sosial dan pembinaan.
"Tidak punya rumah," jawab Fitri, tunawisma pertama.
Fitri tak menyambut terbuka ajakan tersebut. Kendati respons berbeda saat bertemu Faisal dan Kustubi. Keduanya disambangi Risma di tempat berbeda, tapi masih di kawasan Jakarta Pusat.
Mereka mengiyakan tawaran Risma dan bersedia dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis "Pangudi Luhur", Bekasi, Jawa Barat.
Kedua tunawisma itu akan diperiksa kesehatan sesuai protokol Covid-19. Selanjutnya, akan menerima penanganan sebelum dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Kegiatan blusukan itu dilakukan Risma sebelum sampai di ruang kerja Kantor Kemensos, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Ia mengaku akan rutin menjalin interaksi dengan mereka yang membutuhkan kesejahteraan sosial.
"Saya ingin dalam penanganan terhadap PPKS, tidak hanya dengan memberikan bantuan atas dasar belas kasihan ( charity base ) namun juga memperhatikan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang," tutur Risma.