1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.

Dari 1.553.459 unit rumah layak huni tersebut terdiri dari 60.511 unit rumah susun, dan 33.205 unit rumah khusus, 36.056 unit bantuan rumah swadaya pembangunan baru, dan 1.245.991 unit rumah swadaya peningkatan kualitas. Selain itu, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 177.696 unit.

"Ini sangat banyak sekali yang sudah kita lakukan, namun tidak henti-hentinya karena penambahan penduduk pun semakin bertambah," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti dalam Diskusi Indonesia Housing Forum 2023, di FKUI, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Merdeka.com

Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah menyalurkan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 808.475 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 1.237.873 unit, Skim Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 805.506 unit, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 30.402 unit.

Tak berhenti di situ saja, Pemerintah juga turut memperhatikan penyediaan rumah bagi kelompok rentan seperti kelompok masyarakt miskin ekstrem atau kehilangan tempt tinggal akibat bencana alam atau konflik sosial.

"(Contohnya) akibat bencana alam atau bencana konflik ini terjadi di Lumajang, NTT, kemudian juga di Cianjur," ungkapnya.

Adapun, pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman oleh Kementerian PUPR memperhatikan aspek kesetaraan gender, termasuk di dalamnya akses bagi difabel, lansia, dan anak-anak.

Sebelumnya, Diana Kusumastuti mengatakan, backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat masih sebesar 12,1 juta.

"Backlog kepemilikan rumah yang masih cukup besar ini diperkirakan 12,1 juta rumah tangga. Jadi, masih banyak yang harus kita kejar. Masih banyak tugas kita bersama, bukan hanya tugas Pemerintah," kata Diana dalam Diskusi Indonesia Housing Forum 2023, di FKUI, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Masih tingginya backlog kepemilikan rumah tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia belum mampu menghuni rumah yang layak. Berdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.

"Hingga saat ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum menghuni rumah yang layak," ujarnya.

Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com