2017, Infrastruktur sumbang 1 persen ke pertumbuhan ekonomi RI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan, kontribusi sektor infrastruktur PU-Pera kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 1-1,2 persen dari target 5,1-5,3 persen tahun ini. Sektor infrastruktur tengah digenjot untuk menopang pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan kawasan dan ekonomi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan, kontribusi sektor infrastruktur PU-Pera kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 1-1,2 persen dari target 5,1-5,3 persen tahun ini.
"Perkiraan kita seperti itu karena sektor ini, baru tandatangan kesepahaman (MoU) saja, semuanya sudah bergerak," ujar Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto di Seminar Ekonomic Outlook 2017 di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/1).
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
Arie menjelaskan, sektor infrastruktur saat ini tengah digenjot untuk menopang pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan kawasan dan otomatis pertumbuhan ekonomi.
"Untuk sektor kebinamargaan saja, konsepnya untuk pendanaan adalah 60 persen untuk Indonesia Timur dan sisanya sekitar 40 persen untuk Indonesia Barat. Barat dikurangi karena memang mulai ada investor atau swasta yang masuk," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membagi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN 2017 ke dalam beberapa sektor.
Data Kementerian PUPR menyebutkan, tahun ini kementerian ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar 4,88 persen dari total belanja negara yakni Rp 101,496 triliun.
Anggaran sebesar itu terbagi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar 40,78 persen, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 32,77 persen, Ditjen Cipta Karya 15,7 persen, Ditjen Penyediaan Perumahan 8,16 persen, Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesa 0,23 persen, dan bidang lainnya sebesar 2,35 persen.
Jika dirinci, maka total alokasi anggaran tersebut dibagi ke dalam 11 unit kerja yakni Sekretariat Jenderal Rp 569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,935 triliun dan Ditjen Sumber Daya Air Rp 33,263 triliun.
Kemudian, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar dan Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 632 miliar.
Selanjutnya, Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 478 miliar.
Baca juga:
APP Sinar Mas siapkan Rp 390 miliar atasi kebakaran hutan
BI sebut ekonomi RI diuntungkan kenaikan harga batu bara
Setengah penduduk RI berpusat di Pulau Jawa, ini dampak negatifnya
Pemerintah dorong pemerataan infrastruktur di wilayah perbatasan
Darmin: pembangunan KEK Bintan dan Karimun masih perlu pendalaman
Bangun KEK Arun Lhokseumawe, konsorsium BUMN gelontorkan Rp 50,5 T
Rupiah bergerak stabil di level Rp 13.340-an per USD