3 BUMN Karya Bersinergi Perbesar Jumlah SPBU Milik Negara
PT Pertamina (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, bersinergi untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di rest area atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) jalan tol. Hal ini guna mendukung program pemerintah untuk memperluas layanan BBM di jalur tol.
PT Pertamina (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, bersinergi untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di rest area atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) jalan tol. Hal ini guna mendukung program pemerintah untuk memperluas layanan BBM di jalur tol.
Bentuk kerjasama ini juga dimaksudkan untuk memperbesar jumlah SPBU milik negara yang dikelola langsung oleh Pertamina, dari yang sebelumnya hanya sekitar 5 persen menjadi 25 persen dalam waktu dua tahun ke depan.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan BPH Migas mengimbau SPBUN untuk memeriksa Surat Rekomendasi? “Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Siapa yang melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU Batam? Di wilayah yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Batam.
Menteri BUMN Rini Soemarno yang turut menghadiri acara turut menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina, Waskita Karya dan Hutama Karya dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di ruas jalan tol.
"Ini merupakan bentuk peran aktif BUMN dalam menjamin pelayanan BBM di sepanjang jalan tol. Tak lupa juga, sekali lagi saya ingatkan, BUMN juga harus bersinergi dalam membina dan mengelola UMKM pada setiap rest area sehingga produknya memiliki daya saing, dan kualitas hidup masyarakat setempat pun bisa menjadi lebih baik berkat adanya jalan tol," kata Rini ditulis Selasa (4/12).
Dia pun mendesak Pertamina untuk memperbanyak jumlah SPBU berlabel Company Own Company Operate (COCO), atau stasiun pengisian bahan bakar yang dimiliki dan dikelola langsung oleh perseroan. Untuk itu, dia meminta Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk paling tidak menyediakan satu SPBU di setiap Kabupaten/Kota.
"Minimal kita targetkan ada 25 persen (SPBU COCO milik Pertamina) dalam waktu dua tahun," imbuhnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas'ud Khamid mengatakan, sinergi antara pihaknya dengan Waskita, Hutama Karya dan Jasa Marga nantinya akan membuat Pertamina memiliki tambahan 53 unit SPBU COCO.
Tambahan SPBU tersebut, lanjutnya, kelak bakal dioperasikan di ruas Tol Trans Jawa dan jalan tol yang kini tengah dibangun di Sumatera. "Jadi di tol punya Jasa Marga ada 18 (SPBU), punya Waskita ada 7 (SPBU). Kemudian di Sumatera milik Hutama Karya itu ada 14 x 2 (28 SPBU)," jelasnya.
Khusus untuk SPBU di ruas tol milik Jasa Marga dan Waskita, ia berharap, Pertamina dapat segera mengoperasikannya pada masa Lebaran 2019 mendatang. "Jadi yang untuk di jalan tol Trans Jawa itu kita selesaikan sebelum Lebaran (2019). Yang Jasa Marga dan Waskita kita upayakan terkejar, karena masih ada waktu 4 bulan," ujar dia.
Sebagai informasi, Pertamina juga telah menandatangani Nota Kesepahaman serupa dengan PT Jasa Marga (Persero) selaku BUMN pengelola jalan tol.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BPJSTK Banten Targetkan Duduki Peringkat 4 Kinerja Terbaik di 2018
Tagihan Tunggakan BPJS Ketenagakerjaan di Papua Capai Rp 4 Miliar
Penjelasan Lengkap Kementerian BUMN Soal Utang Tembus Rp 5.217 triliun
Meski Punya Utang Terbesar, PLN Banggakan Predikat Investment Grade
DPR Soal Utang Rp 5.217 Triliun: BUMN Kok Senangnya Utang, Ini Berbahaya