3 Tahun Jokowi-JK: Terang desa terhambat di 35.000 MW

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapatkan warisan saat pertama kali menjabat di 20 Oktober 2014. Salah satu warisannya adalah proyek listrik masuk desa. Targetnya 12.000 desa bakal teraliri listrik saat lima tahun jabatannya atau di 2019.

2017-10-20 07:00:00

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapatkan warisan saat pertama kali menjabat di 20 Oktober 2014. Salah satu warisannya adalah proyek listrik masuk desa. Targetnya 12.000 desa bakal teraliri listrik saat lima tahun jabatannya atau di 2019.

Proyek ini untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia. Pada 2014, rasio elektrifikasi Indonesia baru mencapai 84,35 persen. Presiden Jokowi menargetkan rasio elektrifikasi dapat mencapai 100 persen di 2019.

"Arahan Bapak Presiden, diusahakan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100 persen di tahun 2019," ujar Jonan.

Untuk mencapai 100 persen, pemerintah pun perlu bekerja ekstra keras. Masalahnya, listrik menjadi kebutuhan vital masyarakat Indonesia. Salah satu yang digenjot adalah Program Indonesia Terang (PIT) 2019 dan proyek 35.000 Megawatt (MW).

Di 2016, rasio elektrifikasi mencapai 90,15 persen. Angka ini meningkat dari 88,3 persen di 2015. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya jumlah pelanggan ini. Tercatat, jumlah pelanggan dimana sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai 64,3 juta atau bertambah 3,1 juta pelanggan dari akhir tahun 2015 sebesar 61,2 juta pelanggan.

Untuk merangsang investasi di sektor kelistrikan, Menteri ESDM Ignasius Jonan pun mengeluarkan tiga Peraturan Menteri (Permen) guna mendukung ketersediaan pasokan listrik nasional. Permen tersebut terdiri dari Permen Nomor 10 tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjalanan jual beli tenaga listrik. Permen Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik. Permen Nomor 12 Tahun tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Program Indonesia Terang

Di Program Indonesia Terang, Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan 12.000 desa di Indonesia menikmati listrik. Namun, hingga saat ini baru 9.500 desa yang bisa menikmati listrik. Itu juga tidak sepenuhnya merasakan listrik. Artinya, masyarakat desa tak bisa menikmati listrik 24 jam.

"Ada banyak daerah di Indonesia, yang belum dapat listrik cukup. Ada yang hanya dapat 6 jam, 8 jam, 12 jam, bahkan enggak dapat sama sekali selama 24 jam," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Atas data tersebut, masih ada 2.500 desa dari Sabang hingga Merauke yang masih gelap gulita. Proyek setrum pun digenjot Jokowi-JK dalam upaya melistrik desa-desa dan daerah terpencil hingga perbatasan.

Untuk daerah terpencil dan perbatasan, pemerintah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai sumber utama. Hal ini diakui membuat ongkos produksi naik, sebab memakai bahan bakar sola. Namun, pemerintah masih mengkaji cara lain untuk meningkatkan listrik di desa-desa terpencil dan daerah perbatasan. Melalui potensi energi yang berasal di daerah tersebut. Misalnya, desa A memiliki potensi sumber daya air. Maka, pemerintah akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai sumber utama.

Penerangan di 2.500 desa terpencil akan menggunakan panel surya. Hal ini terkait Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemasangan panel surya (solar panel) untuk daerah terpencil untuk 2.500 desa terpencil di Indonesia. Dia mengatakan saat ini setidaknya sebanyak 10.000 desa atau 15 juta penduduk masih belum menerima aliran listrik.

"Presiden telah menandatangani Perpres untuk memasang solar panel setidaknya untuk 2.500 desa yang tidak terjangkau listrik saat ini," kata Jonan.

Presiden Jokowi mengatakan tiga tahun lalu setiap kunjungan ke berbagai daerah, masyarakat selalu mengeluhkan kekurangan listrik. Namun setelah tiga tahun berlalu keluhan itu pun tidak lagi terdengar.

"Tiga tahun lalu, ini cerita, setiap saya pergi ke provinsi baik di Sumatera, Kalimantan Sulawesi di NTT, NTB di Maluku di Papua ke kabupaten juga sama keluhannya sama listriknya kurang, byar pet. Tetapi setelah tiga tahun, tahun ini, saya muter lagi, saya enggak dengar lagi suara-suara itu," klaim Jokowi.

Artinya kerja cepat yang telah dilakukan PLN tersebut sudah mulai dirasakan masyarakat. Meskipun katanya, pembangkit-pembangkit listrik yang sedang dibangun proyeknya masih banyak.

"Oktober 2019 kita harapkan kelihatan. Di petanya kan udah kelihatan nggak ada yang warnanya merah. Warnanya hijau dan kuning. Nanti kuning akan hilang sehingga seluruh provinsi Sabang sampe Merauke teraliri listrik karena listriknya cukup," jelasnya.

Menengok proyek 35.000 MW ala Jokowi-JK

Selain Program Indonesia Terang, pemerintah juga menggenjot proyek kelistrikan lewat program 35.000 Megawatt (MW) hingga 2019. Proyek ini dibagi-bagi antara kewajiban membangun PLN dan swasta. PLN diberi porsi hingga 10.000 MW dan swasta 25.000 MW.

Dari proyek itu, saat ini sudah 758 MW beroperasi. Sebanyak 14.758 masih dalam tahap konstruksi, 8.750 MW sudah selesai PPA, 4.590 MW dalam tahap pengadaan dan 6.970 MW masih dalam tahap perencanaan. Artinya, sudah 24.266 MW yang dipastikan terbangun dari total kapasitas protyek tersebut.

Proyek Listrik ©2017 Merdeka.com/Istimewa

Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN, Nicke Widyawati mencatat, progres program 35.000 MW saat ini sudah mencapai 47 persen. Termasuk proyek-proyek kelistrikan yang sudah masuk tahap konstruksi.

"Progres program 35.000 MW sudah sekitar 47 persen ya. Artinya dari sisi 47 persen itu adalah yang sudah masuk ke tahap konstruksi," kata Nicke.

Ternyata, proyek 35.000 MW ini memberatkan keuangan PLN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani.

Peringatan ini pernah diingatkan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Pada 2015, dia meminta Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) untuk merevisi target pembangunan proyek listrik 35.000 MW menjadi 16.167 MW.

Menurutnya, jika ngotot proyek tersebut digenjot maka PLN bakal mengalami kebangkrutan. Revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019.

Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

PLN pun mendukung revisi target proyek 35.000 MW. Sebab, proyek ini tak lagi sesuai dengan ekspektasi sejak awal diluncurkan.

"Tapi melihat perkembangan dan pertumbuhan energi yang saat ini, mungkin tidak seperti kita ekspektasi di awal waktu kita luncurkan program ini. Dan inilah yang membutuhkan penyesuaian seperti yang sudah disampaikan mungkin pak Darmin atau Pak Jonan," kata Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah tak akan merevisi target megaproyek ini. Meski, realisasi proyek 35.000 MW yang beroperasi commercial operation date (COD) diprediksi hanya mencapai 22.000-23.000 MW di 2019.

"Jadi tidak perlu ada revisi. Biar aja, kita beruntung baru 22.000-23.000 megawatt, kalau tidak over suplai," jelas Luhut.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pun meminta pemerintah menggeser target proyek pembangkit 35.000 MW yang baru akan bisa tercapai pada 2022. Awalnya, pemerintah menargetkan proyek 35.000 MW terealisasi pada 2019.

"Proyek 35.000 MW masuk akal, tapi rasionalisasi terhadap waktunya itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin walau Presiden Jokowi bilang targetnya tetap, waktu pencapaiannya yang mungkin digeser ke 2021 atau 2022," kata Fabby.

Kendati demikian, megaproyek ini mendapatkan apresiasi dari DPR dan pengusaha. Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, proyek 35.000 MW sudah sangat baik. Meskipun, target tersebut nampaknya tak terealisasi.

Dia pun mengungkapkan alasan pemerintah tak bisa realisasikan target tersebut. Salah satunya, asumsi pertumbuhan ekonomi. Saat penetapan proyek ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Saat ini, pertumbuhan ekonomi hanya mampu tumbuh di atas 5 persen.

"Dulu kan setiap tahun asumsinya ada tambahan 7.000 MW setiap tahun. Jadi tak masalah proyek ini tertunda dan tak sesuai target," kata Satya.

Dia menilai proses tender dalam megaproyek ini telah mencapai kesempurnaan. Pemerintah tak hanya melakukan analisa keuangan dalam proyek ini, tetapi juga profil perusahaan dan kinerja juga menjadi perhitungan pemerintah.

Selain itu, Satya menambahkan pemerintah telah berhasil membangun kembali proyek-proyek listrik yang mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini membuat pemerintahan Jokowi-JK dinilai sukses di sektor kelistrikan.

"Aturan penggunaan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik juga peru diapresiasi. Jadi ukuran berhasilnya harus seperti itu," tegasnya.

Pemerintah Jokowi-JK memiliki tantangan dalam sektor kelistrikan. Tantangannya, memberikan tarif listrik murah ke masyarakat. Pemerintah pun harus memutar otak untuk mencari cara agar harga listrik murah dan pengusaha tidak menjerit akibat biaya produksi membengkak.

"Caranya pakai energi baru terbarukan yang harga produksinya lebih murah," tegas Satya.

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Ali Herman Ibrahim mengatakan para pengusaha tertarik untuk ikut andil dalam proyek 35.000 MW. Namun, pemerintah harus memberikan kepastian untuk mendukung megaproyek tersebut.

Menurutnya, saat ini kebijakan di sektor kelistrikan pemerintah Jokowi-JK tidak konsisten. Akibatnya, pengusaha bingung jika ingin investasi di proyek 35.000 MW.

"Pemerintah tidak memberikan kepastian soal investasi ini. Pengusaha akan kebingungan kalau tidak ada kepastian. Misalnya, aturan hari ini keluar dan besok diubah. Itu yang membuat pengusaha masih pikir-pikir investasi di sini (proyek 35.000 MW)," kata Ali.

Baca juga:
Cukai rokok naik, Jokowi minta anak buahnya antisipasi petani tembakau
Menko Darmin minta pengurus BP Batam kembalikan masa kejayaan Kota Batam
Wakil menteri PPN era SBY ditunjuk jadi kepala BP Batam
Produk unggulan lokal bisa ikut kembangkan ekonomi daerah
Menko Luhut klaim pembangunan infrastruktur masih berjalan sesuai target
Menko Darmin: Proyek infrastruktur belum semua selesai, Anda sudah hitung utangnya
Jokowi soal 3 tahun berkuasa: Silakan rakyat yang menilai

(mdk/sau)