4 Celotehan soal pemindahan Ibu Kota, termasuk Jokowi paling serius

Jokowi diakui lebih serius

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,  Andrinof Chaniago membenarkan bahwa dalam pembicaraan beberapa waktu lalu sudah tegas disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota akan ke Kalimantan, namun belum disebutkan nama kota atau lokasi tepatnya. Sebab, kata dia, terkait lokasi masih perlu kajian yang mendalam.

Selain luas wilayah, pulau Kalimantan dipilih sebagai ibu kota karena sumber energi di sana masih melimpah. Hal lain juga disebutkannya karena Kalimantan mendekati kawasan timur dan perbatasan serta aman dari bencana gempa.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga berencana membangun Kalimantan sebagai kota industri.

"Kalimantan harus kita bangun dengan kawasan-kawasan industri, kota-kota baru yang sekaligus juga menjadi kota yang benar-benar baru menjadikan kita sederajat dengan kota lain. Soalnya kita tidak punya kelas global," ucap Andrinof di UI, Depok, Kamis (10/8).

Adrinof menilai, saat ini Presiden Jokowi lebih serius soal pemindahan ibu kota dibanding dengan pemerintahan sebelumnya. Keseriusan itu terlihat dengan memerintahkan Menteri PPN/kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melakukan kajian.

"Itu tanda serius karena sudah melangkah maju karena sudah tidak lagi membiarkan wacana-wacana yang muncul tenggelam, soal selanjutnya yang kita tentu menunggu soal kajian itu semua tergantung kepada soal kajian, keputusan pindahnya ke mana pindahnya," kata Adrinof.

Adrinof menambahkan, terkait anggaran dana yang besar soal pemindahan ibu kota itu harus dibandingkan dengan output dan outcome. Menurutnya, jika anggaran yang digunakan di tempat tertentu sebanding dengan output atau malah lebih besar, itu justru bagus.

"Besar kecilnya itu relatif jadi kalau mau dilihat apa arti investasi lihat lah manfaatnya apa yang akan dihasilkan. Anggaran yang besar itu kalau mau membangun kota pemerintahan yang baru itu tidak menjadi masalah karena membangun kota membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun artinya anggaran itu didistribusikan secara multi years," tutup dia.

Kalimantan cocok jadi Ibu Kota Indonesia

Ahli Teknik Planologi Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang ingin memindahkan Ibu Kota dari  Jakarta ke Kalimantan. Yayat setuju Jokowi memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangka Raya.

Namun demikian, dia menyebut banyak pertimbangan dan aspek yang harus dimatangkan. Sebab, Jakarta selama ini menjadi daerah penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) yang cukup besar.

"Karena kontribusi Jakarta 18 persen terhadap PDB dan kontribusi sekitar Jabodetabek 25 persen terhadap PDB," ujarnya saat Seminar Nasional Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis (10/8).

Menurutnya, dari segi tata ruang, Palangka Raya sudah sangat siap, namun untuk pembangunan infrastruktur akan dibutuhkan anggaran yang besar. Namun, jalan keluarnya pemerintah bisa menarik dan mencari investor.

"Kalimantan ini masih krisis energi, karena industri menyuplai hanya ke Jawa dan Sumatra. Semoga saja dengan pindah ke Kalimantan semakin merata," ungkapnya.

Selain itu, kota Jakarta selama ini bukan hanya sekedar Ibu Kota tapi juga kota dengan daya tarik tinggi yang membuat perekonomian terus berjalan. Ibu kota baru nantinya diharapkan bisa sama, yaitu mempunyai daya tarik sehingga perekonomian berkembang.

"Dengan kata lain, ibu kota memiliki kemampuan yang kuat menarik dan mendorong sektor ekonomi lainnya," pungkasnya.

Tanah Kalimantan 200.000 Ha siap jadi Ibu Kota

Wali Kota Palangka Raya, Riban Satia, mengaku siap jika Palangka Raya dijadikan Ibu Kota pengganti  Jakarta. Menurutnya, ada sekitar 200.000 hektar tanah kosong untuk pembangunan di Palangka Raya.

"Jokowi sempat berkunjung Desember lalu, kita juga sudah mempersiapkan data-data dan meminta untuk mempersiapkan lahan, Palangka Raya siap dengan lebih dari 200.000 ha lahan ada. Kami diundang pak gubernur untuk mempersiapkan peta wilayah," ujar Riban dalam diskusi 'Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota' di Univeritas Indonesia (UI) Depok, Kamis (10/8).

Menurut dia, dalam kajian pemerintah daerah, ada tiga kabupaten dan satu kota yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota di Kalimantan Tengah. Namun, Palangka Raya lebih dominan disebut sebagai Ibu Kota negara.

"Kawasan ini penduduknya lebih sedikit. Kemungkinan menjadi salah satu opsi lainnya," kata Riban.

Kendati begitu, dia enggan disebut mengemis supaya kota yang dipimpinnya itu dijadikan sebagai pengganti Jakarta. Sebab, kata dia, pada masa Presiden Soekarno, Palangka Raya pernah akan dijadikan Ibu Kota negara. Namun, lantaran ada konflik akhirnya Ibu Kota berada di pulau Jawa.

"Ini adalah pemikiran presiden pertama awalnya saat meresmikan kota Palangka Raya tahun 1957. Dulu Palangka itu masih hutan, belum ada penduduk nya. Karena ada konflik, jadi Ibu Kota di Jawa bukan Kalimantan," tandas dia.

Solusi ketimpangan ekonomi

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menilai pemindahan ibu kota dapat menjadi solusi mengatasi ketimpangan. Menurutnya, pemindahan akan diikuti oleh pergeseran kepentingan ekonomi dan sosial bergeser dari Jawa ke kawasan yang baru dan mendatangkan investasi.

"Ketimpangan terjadi karena adanya ketidakadilan dari pusat. Hal ini perlu diatasi dengan manajemen ke Indonesiaan yang baik, salah satunya dengan pemindahan ibu kota untuk pemerataan kesejahteraan," kata Sugianto dalam keterangannya, Kamis (10/8).

Ia menjelaskan, ketimpangan bisa dilihat dari porsi alokasi anggaran dari pusat ke Kalteng. Dengan luas 1,5 kali pulau Jawa, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kalteng jauh di bawah pulau Jawa.

"Kami kaya sumber daya alam, tapi bukan kami yang menikmati. Kami menyuplai kebutuhan energi untuk pulau Jawa, tapi kami tidak mendapatkan imbal investasi pembangunan infrastruktur yang cukup," katanya.

Kendati demikian, ia menyerahkan persoalan pemindahan ibu kota ke pemerintah pusat. Dia mengungkapkan sudah diberi tugas untuk mencari lahan. Namun di mana lokasinya sampai saat ini masih dirahasiakan.

"Saya gubernur tidak ambisius dalam perpindahan ibu kota, hanya diperintahkan menyiapkan lokasi 300-500 ribu hektar, detail tempat dan lokasi hanya saya dengan Presiden yang tahu. Secara istimewa itu hak prerogatif presiden, rahasia Presiden Jokowi. Silakan Pak Jokowi menunjuk lokasi yang cocok sesuai kajian," kata Sugian.

Ia juga setuju dengan langkah Bappenas yang mengkaji banyak daerah untuk dijadikan ibu kota. "Kalaupun jatuh ke Kalteng, kami akan sambut dengan ramah, karena warga kalteng ramah dan toleran," tuturnya.

"Kalteng akan menyiapkan kota yang bahagia untuk penduduknya. Sehat, umur panjang bagi warganya dengan green & smart city," pungkasnya.