4 Jurus Pemerintah Jokowi terbebas dari jerat utang

Proyek infrastruktur tak lagi bergantung APBN

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebut, sekitar 60 persen pembangunan proyek infrastruktur nasional saat ini didanai oleh swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi pembebanan pembiayaan infrastruktur kepada APBN.

"Jauh lebih besar yang non pemerintah (pembiayaan proyek infrastruktur). Apakah itu swasta atau BUMN, kalau tidak salah angkanya kira-kira 60 persen yang bukan dari APBN," ujar Darmin di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta.

Pemerintah sejak tahun lalu berupaya untuk mengubah skema pembiayaan pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur tidak lagi menjadi potensi pembengkakan utang negara.

"Pemerintah sejak tahun lalu berupaya betul mengubah skema-skema pembiayaan, melengkapi pembiayaan agar jangan tergantung kepada APBN saja. Supaya jangan minjam (utang) terus," ujar Menko Darmin.

Ajak masyarakat gemar menabung

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Haddad, mendorong masyarakat Indonesia untuk rajin menabung. Banyaknya dana terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan dan mengurangi ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri.

"Kita harus menabung karena kalau tidak ada tabungan, kita harus utang luar negeri," ucap Muliaman di Banyuwangi.

Presiden Jokowi sendiri telah meluncurkan hari menabung nasional setiap 31 Oktober. Langkah ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan resmi. Tak cukup di situ, Muliaman berharap akan muncul hari menabung di daerah.

"Hari menabung nasional sudah dicanangkan Presiden Jokowi itu 31 Oktober. Kalau perlu ada hari menabung daerah setiap Rabu awal bulan. Rabu itu singkatan Rajin Menabung, saya kira menarik," kata Muliaman.

Perbaikan penerimaan pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan utang Indonesia. Strategi itu melalui perbaikan fundamental perekonomian Tanah Air.

"Kalau kita melihat secara keseluruhan, jika pondasi ekonominya baik, maka biaya setiap Rupiah yang akan digunakan untuk utang akan lebih rendah," tuturnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Sayangnya, lanjut Ani, perbaikan fundamental itu belum bisa diwujudkan saat ini. Alasannya, penerimaan dari sektor perpajakan saat ini belum menunjukan percepatan yang baik.

Genjot peran pembangunan BUMN

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyayangkan utang pemerintah Indonesia terus mengalami peningkatan. Padahal, menurutnya, kondisi ekonomi cukup mengalami perbaikan.

Wapres JK merinci, utang Indonesia juga sebagian untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Padahal, banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mampu menyelesaikan pemenuhan tiga kebutuhan tersebut.

"Baru sandang yang bisa kita selesaikan, pangan belum, masih berkelahi soal harga beras, harga daging," ucap dia.