4 Menteri Jokowi ini dukung Jonan hadapi Freeport

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan menginginkan agar perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia berjalan terlebih dahulu, dan tidak ingin mengandaikan akan terjadi jalan buntu selama prosesnya.

"Saya tidak mau berandai-andai. Biarkan saja jalan. Saya kira sekarang semua masih berjalan baik," kata Luhut seperti ditulis Antara, Jumat (24/2).

Luhut menyerahkan perkembangan negosiasi dengan Freeport kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan memilih untuk membiarkan prosesnya berjalan terlebih dahulu.

"Saya kira sudah diurus Menteri ESDM, ya biarkan saja," kata dia.

Mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja, Luhut menyerahkan urusan itu kepada Menteri Ketenagakerjaan yang akan berkunjung ke lokasi Freeport di Papua dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tengah berseteru dengan PT Freeport Indonesia terkait pengubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bahkan, Freeport mengancam akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan arbitrase internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan apa yang terjadi antara pemerintah dan Freeport merupakan bagian dari suatu negosiasi. Dimana, pemerintah ingin pengelolaan pertambangan di Indonesia menjadi lebih baik, lebih transparan dan jauh memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

"Jadi sekarang ini saya anggap ini adalah suatu proses negosiasi transisi. Agar spirit atau semangat untuk kelola seluruh pertambangan di RI menjadi jauh lebih baik, lebih transparan, jauh bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara terbuka. Jadi tidak ada lagi apa yang disebut berbagai macam negosiasi yang sifatnya tertutup, tidak transparan," ujar Menteri Sri di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2).

Menteri Sri menegaskan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan dengan tidak mengabaikan hak yang harus diterima para investor. Dia meyakinkan, apapun yang telah ditetapkan pemerintah bukan untuk menghambat maupun memberi kesulitan bagi investor. 

"Kita juga ingin ikuti peraturan perundang-undangan, dan menjelaskan secara baik kepada seluruh investor. Sehingga mereka juga tidak pesepsikan bahwa pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai apa, halangan-halangan atau kesulitan-kesulitan," ujar Menteri Sri.

Untuk itu, Menteri Sri meminta siapapun yang melakukan investasi di Indonesia harus menaati peraturan yang telah ditetapkan. "Kalau invest ke Indonesia berarti mengikuti aturan perundang-undangan di Indonesia," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerintah tak akan merespon ancaman PT Freeport Indonesia (PTFI) yang ingin melakukan pengurangan pegawai. Menurutnya, ancaman ini hanya gertakan untuk menakut-nakuti pemerintah.

"Itu bagian tekan menekan jangan didengerin," ujar Darmin di Pancoran, Jakarta, Rabu (15/2).

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengeluarkan interoffice memorandum mengenai situasi terkini operasi PTFI pada 11 Februari 2017 silam. Salah satu isinya adalah terkait rencana perusahaan mengurangi atau memecat karyawan mulai minggu depan.

Dalam surat ini dijelaskan, pengurangan karyawan dilakukan karena pabrik pengolahan telah dihentikan pada Jumat (10/2) dan saat ini tidak lagi memproduksi konsentrat tembaga. Hal ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada Januari 2017 yang membuat Freeprot tidak bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga dan dinilai melanggar hak PTFI dalam Kontrak Karya.

"Sebagai akibatnya, kami akan menerapkan perubahan-perubahan rencana operasi yang akan berdampak pada pengurangan karyawan mulai minggu depan," kutipan isi interoffice memorandum PTFI yang beredar di kalangan wartawan.

"Kami telah mengurangi karyawan senior pada Jumat, 10 Februari 2017."

Meski demikian, Freeport tetap bersedia mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK seperti aturan pemerintah agar segera bisa melakukan ekspor konsentrat. Namun, dalam perubahan status ini Freeport meminta perjanjian stabilitas investasi dengan kepastian hukum dan fiskal yang sama seperti tercantum dalam KK saat ini.

"Kondisi tersebut diperlukan dan sangat penting bagi perencanaan investasi jangka panjang PTFI."

Melihat kondisi saat ini, Freeport telah memberitahukan kepada kontraktor terbesar mengenai perubahan rencana operasi, dan para kontraktor juga melakukan langkah awal mengurangi karyawan.

"PTFI akan bekerja bersama pemerintah guna mencapai perjanjian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sampai hari ini tidak ada perjanjian yang disepakati."

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama membenarkan adanya penurunan produksi di PTFI. "Tertundanya ekspor konsentrat tembaga akan mengakibatkan PTFI mengambil tindakan dalam waktu dekat untuk mengurangi produksi agar sesuai kapasitas domestik yang tersedia di PT Smelting, yang memurnikan sekitar 40 persen dari produksi konsentrat PTFI," kata Riza.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri berharap permasalahan yang terjadi antara pemerintah dan PT Freeport tidak menjadikan PHK karyawan menjadi alat untuk menekan pemerintah. Dia mengatakan masalah yang terjadi saat ini masih dapat dirundingkan.

"Kemenaker mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Jika ada masalah kita minta ya sudah rundingkan saja. Jangan PHK jadi alat menekan pemerintah. Bicarakan baik baik bila ada masalah," ujar Hanif di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (23/2).

Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan PTFI pada dasarnya adalah untuk mengembalikan semua proses perusahaan di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang ada.

"Kebijakan yang dilakukan pada dasarnya untuk mengembalikan proses perusahaan di Indonesia kepada perundang-undangan. Untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan kebaikan semua pihak," imbuhnya.

Meski begitu, pihaknya belum memperoleh data pasti terkait jumlah pekerja yang akan terdampak bila PTFI benar benar merealisasikan niat nya merumahkan karyawan.

"Saya harus cek lagi. Saya harus lihat datanya. Laporan sementara sudah ada dari hasil koordinasi kementerian dengan dinas tenaga kerja di sana," pungkas Hanif.