4 Pro kontra kenaikan tarif tol 2017

Kenaikan tarif tol sudah dihitung matang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan rencana kenaikan tarif jalan tol telah dihitung secara sistematis. Kenaikan tersebut nantinya akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak termasuk investor dan masyarakat.

"Saya pikir indikasinya adalah satu kegiatan ekonomi pasti dihitung dari cara yang sistematis," ujar Menteri Budi.

Kenaikan tarif akan memberikan ruang bagi investor dapat mengembalikan investasi. Namun, kebijakan tersebut nantinya tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.

"Satu sisi memberikan ruang bagi para investor agar nilai investasi bisa dikembalikan, tetapi harus memperhatikan daya beli masyarakat," jelasnya.

Pengusaha bingung tarif tol terus naik

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P Roeslani, mengatakan tarif tol seharusnya tidak dinaikkan. Dia menilai tarif tol seharusnya malah makin rendah.

"Kalau kami lihatnya jalan tol kalau misalnya sudah jadi, tarifnya bukan naik mestinya tarif malah turun kan," ungkapnya.

Rosan menambahkan seharusnya kebijakan penyesuaian tarif tol dikaji dan dilihat dampaknya secara luas sehingga masyarakat tidak dibebani. "Kan kita melihat kepentingan secara luas kalau tarifnya makin rendah yang diuntungkan masyarakat," kata dia.

Selain itu, menurut dia, jika tarif tol tidak naik, maka akan menjaga perkembangan dunia usaha. "Tarif makin rendah, dunia usaha yang lewat disitu bebannya juga semakin rendah. Orang bilang jalan tol berapa sih (tarif), tapi kalau frekuensinya (pemakaian) banyak, ya lumayan juga (pengeluaran) itu," ujarnya.

YLKI prediksi kenaikan tarif tol buat ekonomi lesu

Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi menilai, kenaikan tarif tol ini bisa memicu kelesuan ekonomi, saat daya beli konsumen sedang menurun. Sebab kenaikan itu akan menambah beban daya beli masyarakat dengan meningkatnya alokasi belanja transportasi masyarakat.

"Kenaikan tarif tol dalam kota tidak sejalan dengan kualitas pelayanan jalan tol dan berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol," katanya.

Menurutnya, kenaikan tarif tol seharusnya dibarengi dengan kelancaran lalu-lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol. Saat ini fungsi jalan tol justru menjadi sumber kemacetan baru, seiring dengan peningkatan volume traffic dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi.

Tak hanya itu, Tulus juga meminta DPR untuk mengamandemen UU tentang Jalan, karena UU inilah yang menjadi biang keladi terhadap kenaikan tarif tol yang bisa diberlakukan per dua tahun sekali. Dan UU inilah yang hanya mengakomodir kenaikan tarif tol berdasarkan inflasi saja, dan kepentingan konsumen diabaikan.

Kenaikan tarif tol dipastikan tak besar

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna memperkirakan kenaikan tarif tol tahun ini akan lebih rendah dari pada kenaikan tarif tol pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, banyak daerah yang mengalami inflasi yang rendah sehingga tarif tol tidak akan naik secara signifikan.

Dia menjelaskan, selama ini perhitungan tarif tol dihitung dengan asumsi inflasi sebesar 7 persen. Dengan demikian, inflasi yang rendah membuat tarif tol tidak akan naik secara signifikan.

"Kenyataannya saat ini inflasi ada yang 3 persen, bahkan ada yang deflasi. Di Bali bahkan 2,5 persen. Padahal asumsinya itu 7 persen. Dia (BUJT) membuat proyeksi 7 dikali 2, 14 persen. Tiba-tiba kenyataannya hanya 6 persen," ungkapnya.