5 Fakta dan pro-kontra pencopotan Dirut Pertamina Elia Massa Manik

Tumpahan minyak dan kelangkaan Premium diduga jadi sebab pemecatan

Ada sejumlah hal menjadi pertimbangan pergantian direksi. Pertama, dalam rangka memperkuat dan mempercepat implementasi holding. Kedua, melihat perkembangan kondisi terakhir. Hal itu terkait kecelakaan pipa di Teluk Balikpapan dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium.

"Komisaris sudah melakukan kajian implementasi yang sangat komprehensif selama satu bulan penuh bersama direksi dan sudah dilaporkan kepada kementerian," ujar Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno.

Dia menambahkan, kehadiran direktur baru tersebut dapat mempercepat rencana bisnis yang ada. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Direktur baru diharapkan dapat mempercepat proyek kilang refining development master plan (RDMP), pengalihan TPPI, holding dan dalam rangkat pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sukses di Elnusa dan PTPN, tidak di Pertamina

Elia Massa sendiri lahir di Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Elnusa sejak Juli 2011 hingga 2014.

Dari Elnusa lah, Elia Massa Manik dianggap menjadi bos tersukses. Sebab, saat menduduki jabatan tersebut, Elnusa tengah menghadapi badai yang luar biasa, bahkan hampir tenggelam. Elnusa saat itu mengalami cash negatif mencapai Rp 200 miliar pada 2011, setelah perusahaan ini dibobol oleh direktur keuangannya sendiri. Kemudian, Elia berhasil membuat cash Elnusa positif sebesar Rp 753 miliar, hanya dalam waktu 2,5 tahun.

Elia Massa Manik kemudian diangkat menjadi bos holding BUMN perkebunan. Holding BUMN di sektor perkebunan dibentuk sejak Agustus 2014. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken Peraturan Pemerintah pembentukan holding BUMN perkebunan, Di dalam holding ini, terdapat 14 BUMN kebun yakni PTPN I sampai PTPN XIV.

Di tangan Elia Massa Manik, jumlah direksi PTPN dipangkas maksimal tiga direksi. Sebelumnya, satu PTPN dapat mempunyai empat sampai lima direktur. Hal ini merupakan salah satu efisiensi dan restrukturisasi dari holding BUMN perkebunan. Sebab, total utang BUMN perkebunan ini mencapai Rp 33,24 triliun pada semester I-2016.

Kebijakan Elia membuatnya dinilai pantas diganti

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai Elia Massa Manik pantas diganti. "Elia Massa memang pantas diganti. Alasannya, selain terlalu sering mengeluh (rugi), juga melakukan manuver yang mengarah pada pembangkangan dalam menjalankan BBM penugasan," ungkapnya.

Salah satu manuver Massa, menurut Fahmi, adalah mengurangi pasokan Premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Masalah kelangkaan Premium belum reda, Pertamina memutuskan menaikkan harga Pertalite dari Rp. 7.800 per liter naik menjadi Rp. 8.000 per liter. Dengan kenaikan harga Pertalite sebesar Rp 200 per liter menyebabkan disparitas antara harga Premium dengan Pertalite menjadi semakin menganga hingga mencapai sebesar Rp 1.450 per liter.

Pertamina juga sangat gencar mengkampanyekan penghapusan Premium sebagai upaya mengurangi potensi kerugian dengan dalih pemberlakuan Euro-4. "Padahal, batas akhir waktu penetapan Euro-4 pada 2021. Kalau dipaksakan Premium dihapus sekarang akan menimbulkan gejolak dan resistensi dari konsumen, utamanya konsumen kelas bawah," ujar dia.

Penghapusan Premium juga akan mengacaukan program BBM Satu Harga, yang baru berlangsung. Masak, rakyat di Indonesia Timur yang baru menikmati harga Premium Rp 6.450 harus dipaksa menggunakan Pertalite dan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal.

"Terakhir, Elia Massa seolah cuci-tangan terhadap tragedi kebocoran pipa Balikpapan, yang sudah membawa korban. Mestinya, Elia Massa dengan jabatan harus mengundurkan diri sebelum dicopot, pasca terjadi tragedi kebocoran pipa Balikpapan," tandasnya.

Pencopotan Elia Massa Manik sarat kepentingan politik

Pengamat Energi, Marwan Batubara, menilai pencopotan Elia Massa tidak tepat. Menurutnya, pencopotan tersebut berbau kepentingan politis. Elia Massa dianggap tidak mendukung program bahan bakar minyak (BBM) penugasan.

"Maka saya katakan pergantian ini karena yang ada di Pertamina, adalah orang-orang yang tidak kondusif untuk menjalankan kebijakan politis dari pemerintah. Itu yang paling basic," ungkapnya di Gado-gado Boplo, Jakarta.

"Yang jadi masalah karena kebijakan ini ingin dipaksakan. Kebijakan populis ini tetap dijalankan, lalu di sisi lain direksi justru terkesan menghambat maka ini perlu disingkirkan," lanjut dia.

Menurut dia, sikap yang diambil Massa sebenarnya untuk melindungi Pertamina. Mengingat keharusan menjual BBM penugasan membuat perseroan merugi.

"Pak Massa ingin supaya dia tidak rugi dari penjualan BBM penugasan, adalah supaya uangnya cukup untuk menjalankan program RDMP dan di kilang baru yang dicanangkan 5 tahun lalu sebelum Pak Massa jadi Dirut. Dan itu saya kira strategis," katanya.

Menurut Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) itu, sikap tidak menjalankan BBM penugasan, dan selalu menyatakan rugi kalau menjual Solar dan Premium merupakan sikap yang sejalan dengan kepentingan ketahanan energi nasional.

"Karena tadi saya sebutkan kita ini sudah menjadi negara yang nett importir sejak 2004 dan akan terus bertambah dan tahun 2020, 1,5 juta barel kita impor.
Bukan cuma minyak mentah yang kita impor, nanti mayoritas BBM. Karena kilang kita tidak mampu menyuplai kebutuhan yang ada di dalam negeri," imbuhnya.

Sukses wujudkan holding migas, Nicke Widyawati dinilai pantas jadi bos tetap

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan bahwa dirut Pertamina sebaiknya diambil dari internal perseroan. Pertimbangannya, dirut Pertamina baru bisa langsung berpacu dalam menjalankan tugas. Tidak membutuhkan waktu lagi untuk 'belajar' sebagai dirut Pertamina.

"Pertimbangan lain adalah menjaga keberlanjutan prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan, antara lain, menjaga kecukupan pasokan Premium agar tidak terjadi lagi kelangkaan, menuntaskan Holding Migas, dan menyelesaikan pembangunan kilang minyak," ungkapnya di Gado-Gado Boplo, Jakarta.

Oleh karena itu, dia memandang Nicke yang sudah didapuk sebagai Plt Dirut, laik untuk ditetapkan sebagai dirut definitif. Sebab, meski baru beberapa bulan di Pertamina, Nicke telah berhasil mewujudkan pembentukan Holding Migas, yang sebelumnya terkatung-katung.

"Dengan prioritas pekerjaan tersebut, Nicke Widyawati Direktur SDM, yang merangkap sebagai Direktur Logistik, Suplai Chain dan Infrastruktur, serta Ketua Tim Implementasi Holding Migas, yang paling pas dan pantas diangkat sebagai Dirut Pertamina," kata dia.