55 Persen Dana Pungutan Ekspor Sawit Didorong untuk Petani

Pemerintah rencananya akan kembali memberlakukan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 1 Juli 2019. Hal ini setelah pungutan tersebut dihentikan sementara sejak akhir 2018 dengan pertimbangan jatuhnya harga kelapa sawit di dalam negeri.

2019-06-28 15:19:04

Pemerintah rencananya akan kembali memberlakukan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 1 Juli 2019. Hal ini setelah pungutan tersebut dihentikan sementara sejak akhir 2018 dengan pertimbangan jatuhnya harga kelapa sawit di dalam negeri.

Anggota Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Vincentius Haryono, menilai jika pemerintah ingin kembali memberlakukan pungutan ekspor CPO tersebut, maka dana yang terkumpul harus lebih berpihak kepada para petani. Setidaknya, sebanyak 55 persen dari dana tersebut harus disalurkan untuk membantu petani kelapa sawit seperti untuk melakukan peremajaan kebunnya (replanting).

Data dari SPKS, dari total dana pungutan yang terkumpul sebanyak Rp 43 triliun sejak 2015, dialokasikan untuk insentif yang diterima oleh produsen biodiesel mencapai Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7 triliun-Rp 8 triliun per tahun. Sementara yang disalurkan untuk bantuan petani melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen.

"Pemerintah dan BPDP KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) harus lebih adil dalam alokasi dana tersebut, dengan porsi sebesar 55 persen untuk petani," ujar dia di Jakarta, Jumat (28/6).

Menurut Haryono, selama ini para petani kelapa sawit, khususnya yang swadaya telah dirugikan dengan murahnya harga jual tanda buah segar (TBS) sawit. Sedangkan para produsen biodiesel tidak hanya menyerap sawit milik petani karena telah memiliki perkebunan sawit sendiri untuk menyuplai bahan baku CPO-nya.

"Kami petani swadaya dirugikan, selalu menjual ke tengkulak dengan harga rendah. Sementara industri biodiesel hanya memperoleh suplai bahan baku dari kebun mereka sendiri," kata dia.

Sementara terkait dengan rencana pemerintah untuk mendorong peningkatan campuran CPO ke solar dari 20 persen (B20) menjadi 30 persen (B30) bahkan hingga 100 persen (B100), Haryono pesimistis akan memberikan dampak bagi para petani. Dirinya malah khawatir program tersebut akan sebanyak banyak menyedot dana pungutan ekspor CPO.

"Saat ini ada dorongan dari kalangan industri biodiesel untuk memberlakukan lagi pungutan dana sawit. (Rencana) Akan menaikkan target biodiesel dari B20 hingga B100, sehingga kami melihat ini akan menyerap dana sawit lebih besar lagi ke industri biodiesel. Sementara sampai saat ini alokasi untuk petani tidak jelas atau belum berpihak bagi petani," tandas dia.

Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Petani: Pungutan Ekspor CPO Hanya Untungkan Produsen Biodiesel
Petani Sawit Belum Terciprat Manfaat Dana Pungutan Ekspor CPO
5.000 Ha Kelapa Sawit di Sumut Diremajakan
Kemendag: Butuh Waktu 1,5 Tahun Proses Gugatan RI ke WTO soal Kelapa Sawit
Soal Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Siapkan Kuasa Hukum Gugat Eropa Ke WTO
Pemerintah Sebut Butuh Kesiapan Wujudkan Program B100
RI Bakal Tiru Jepang Ubah Limbah Sawit Jadi Uang

(mdk/bim)