62 Negara Telah Terapkan Aturan Rokok Alternatif, Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia termasuk sebagai negara yang belum memiliki peraturan terkait produk tembakau alternatif. Padahal, Indonesia termasuk dalam bagian negara yang memiliki jumlah perokok yang tinggi, yaitu di atas 40 persen dengan 65 persen di antaranya adalah pria dewasa.
Laporan Status Global Pengurangan Bahaya Tembakau 2018 (The Global State of Tobacco Harm Reduction/GSTHR) yang bertajuk Tidak Ada Api, Tidak Ada Asap (No Fire, No Smoke) mencatat sebanyak 62 negara telah menerapkan peraturan bagi produk tembakau alternatif. Beberapa negara tersebut di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan, dan lainnya.
Laporan yang dipublikasikan per dua tahun tersebut untuk pertama kalinya memetakan ketersediaan dan penggunaan produk nikotin yang lebih rendah risiko atau Safer Nicotine Product (SNP), tanggapan peraturan terhadap SNP, dan potensi kesehatan masyarakat dari pengurangan bahaya tembakau melalui SNP di ranah global, regional, dan nasional.
-
Bagaimana dampak cukai rokok terhadap industri hasil tembakau? "Kita dibatasi produksinya, tapi di lain pihak rokok ilegalnya meningkat. Kalau rokok ilegal menurut informasi dari kawan-kawan Kementerian Keuangan, itu hampir 7 persen. Kalau itu ditambahkan kepada produksi yang ada, pasti akan tidak turun," tuturnya.
-
Bagaimana Djarum berhasil menjadi perusahaan raksasa di industri rokok? Tiga tahun berikutnya, Djarum berinovasi dengan meluncurkan Djarum Filter, merek rokok pertama yang diproduksi secara mekanis. Kesuksesan ini menjadi pijakan untuk diperkenalkannya Djarum Super pada tahun 1981. Saat ini, Djarum bukan hanya menjadi perusahaan raksasa, tetapi juga menjadi pilar industri rokok dengan lebih dari 75 ribu karyawan yang berdedikasi.
-
Dimana industri rotan di Cirebon berlokasi? Deretan produk rotan berbentuk kursi kuda, miniatur sepeda, tudung saji sampai ayunan anak menghiasi toko-toko di sepanjang jalan Desa Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
-
Apa yang menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia? Geliat pertumbuhan ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan baru yang menunjukkan aktivitas produksi yang semakin terpacu.
-
Bagaimana perubahan di industri otomotif Indonesia pada era Jokowi? Terjadi perubahan besar dalam kepemilikan usaha di industri otomotif Indonesia. Variabelnya banyak.Menariknya, merek otomotif China mulai masuk pada 2017 lewat Wuling dan DFSK. Disusul Hyundai (Korea) pada 2021.Yang terbaru, merek China kembali masuk pada 2022-2023: Chery, Neta, Great Wall Motor (GWM), dan lain-lain. Varialebel utama antara lain krisis moneter 1998, krisis industri keuangan 2008, dan sebagainya. Variabel ini cukup mengubah potret raja otomotif Indonesia di era Jokowi:Dari pengusaha ke kelompok usaha (konglomerasi).
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
Berdasarkan proses pemetaan dan studi kasus yang dilakukan, disimpulkan bahwa beberapa negara berhasil menurunkan jumlah perokok melalui pemanfataan SNP atau yang juga dikenal dengan sebutan produk tembakau alternatif. Laporan ini merekomendasikan bahwa pemerintah sebaiknya menelaah mengenai pemanfaatan produk tembakau alternatif secara lebih jauh dan menggunakan produk tersebut sebagai salah satu upaya untuk menurunkan jumlah perokok.
SNP yang terdiri dari produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar, rokok elektrik atau vape, dan snuss ini menitikberatkan pada pemanfaatan produk tembakau yang mengandung nikotin namun memiliki potensi pengurangan risiko kesehatan yang signifikan daripada rokok konvensional, karena penggunaannya yang tidak melalui proses pembakaran. Dengan tidak adanya proses pembakaran, zat karsinogenik seperti TAR yang dapat memicu timbulnya penyakit berbahaya pada tubuh dapat tereliminasi.
"Banyak perokok yang sejatinya membutuhkan asupan nikotin, namun mendapatkan kerugian (penyakit berbahaya) akibat paparan TAR yang dihasilkan dari proses pembakaran," tulis laporan tersebut, Selasa (27/11).
Laporan Status Global Pengurangan Bahaya Tembakau 2018 (The Global State of Tobacco Harm Reduction/GSTHR) juga menjelaskan bahwa banyak perokok yang memiliki keinginan untuk berhenti, namun merasa kesulitan karena sudah terlanjur ketergantungan. Oleh karena itu, dengan penggunaan produk tembakau alternatif, berhenti atau mati tidak lagi menjadi pilihan satu-satunya bagi perokok yang tidak bisa berhenti merokok, tetapi produk tembakau alternatif dapat menawarkan cara lain bagi perokok untuk berhenti secara perlahan.
Laporan yang disusun dengan melibatkan puluhan praktisi kesehatan masyarakat dari lintas negara ini mencantumkan fakta-fakta ilmiah serta studi kasus keberhasilan yang dicapai negara lain dalam mengatasi permasalahan rokok dengan kontribusi produk tembakau alternatif.
Di Jepang misalnya, produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar telah membantu menurunkan angka perokok hingga 27 persen dalam periode dua tahun terakhir. Kemudian di Swedia, pengunaan snuss telah berperan dalam mengurangi jumlah penyakit berbahaya terkait rokok, bahkan menjadi yang terendah di Uni Eropa.
Begitu pula di Norwegia, di mana pengunaan snuss telah berhasil menurunkan jumlah perokok hingga 10 persen, yaitu dari 21 persen di tahun 2008 menjadi 11 persen di tahun 2017. Di Inggris, tercatat penurunan jumlah perokok sebanyak lima persen dalam kurun waktu 2011 sampai 2017 berkat kontribusi rokok elektrik. Perlu dicatat juga bahwa lebih dari 50 persen pengguna rokok elektrik di Inggris adalah mantan perokok.
Berdasarkan laporan GSTHR, Indonesia termasuk sebagai negara yang belum memiliki peraturan terkait produk tembakau alternatif. Padahal, Indonesia termasuk dalam bagian negara yang memiliki jumlah perokok yang tinggi, yaitu di atas 40 persen dengan 65 persen di antaranya adalah pria dewasa.
Merujuk pada kondisi tersebut, Pengamat Hukum Ariyo Bimmo berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia menelaah lebih jauh berbagai bukti ilmiah dan studi kasus negara lain yang telah sukses menggunakan produk tembakau alternatif sebagai strategi penurunan jumlah perokok.
"Selama ini, yang masih terlihat adalah keengganan pemerintah untuk mengatur produk tembakau alternatif karena belum memahami betul potensi yang dimiliki produk tersebut," terang Ariyo.
Dia mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak melarang produk tembakau alternatif, melainkan mengatur produk tersebut dalam sebuah kerangka regulasi yang tepat, sehingga pemerintah pada akhirnya dapat melakukan tindakan pengawasan secara langsung.
"Dasar peraturan untuk menetapkan kerangka regulasi bagi produk tembakau alternatif di kita sudah ada, yaitu UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 116 yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pengamanan zat adiktif diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian di PP 109 tahun 2012 mengenai zat adiktif tembakau, pasal 5 dijelaskan bahwa produk tembakau lainnya diatur dengan peraturan menteri. Dari dasar peraturan ini sudah bisa untuk membuat regulasi untuk produk tembakau alternatif," jelas Ariyo.
Pengaturan tentang produk tembakau alternatif ini juga harus dibedakan dengan rokok konvensional. Agar perokok yang memutuskan untuk tetap merokok mendapat dukungan untuk beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko, maka produk tembakau alternatif harus diatur sesuai dengan tingkat risiko dan profil produk yang dimilikinya.
"Selain itu, masyarakat, terutama perokok dewasa, juga memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif ini sehingga masalah kesehatan akibat rokok dapat berkuran."
Regulasi tersebut menurut Ariyo akan lebih bersifat menyeluruh jika dipandankan dengan penetapan tarif cukai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.146/PMK.010/2017. Tidak hanya melalui penetapan biaya cukai yang seharusnya lebih rendah daripada rokok konvensional, pemerintah juga perlu menyusun peraturan produk tembakau alternatif ini yang termasuk aturan produk, penjualan, promosi, iklan, sponsorship, tempat di mana produk tersebut bisa dikonsumsi, serta batasan usia penggunaan produk tersebut.
Baca juga:
Bea Cukai Resmikan Kantor Baru Jember dan Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp 959 Juta
Mengupas Beberapa Sektor Industri yang Bisa Dikuasai Asing
MPSI: Batas Produksi SKT Golongan 2 Naik, Pabrikan Rokok Kecil Terancam
Bahas Peningkatan Investasi, Menperin Usul Relaksasi Aturan Pabrik Rokok
Apresiasi cukai tak naik, Formasi sayangkan SKM dan SPM gagal digabung