Agar lebih efisien, BPR didorong pakai teknologi terapkan layanan perbankan
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan pengembangan teknologi informasi dalam layanan perbankan bukan hanya menjadi keharusan, tetapi juga memberikan manfaat finansial. Menurutnya, bank yang mengembangkan teknologi digital dalam pelayanannya berpotensi meningkatkan return on equity (ROE) sekitar 45 persen.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan pengembangan teknologi informasi dalam layanan perbankan bukan hanya menjadi keharusan, tetapi juga memberikan manfaat finansial. Menurutnya, bank yang mengembangkan teknologi digital dalam pelayanannya berpotensi meningkatkan return on equity (ROE) sekitar 45 persen dalam jangka waktu 5 tahun pengoperasiannya.
Berdasarkan riset Statista, pada tahun ini nilai transaksi Finansial technology (Fintech) di Indonesia diperkirakan mencapai USD18,6 miliar atau sekitar Rp 247,7 triliun. Sumbangan terbesarnya berasal dari digital payment yang mencapai USD 18,6 miliar. Sisanya adalah layanan pinjaman dana, baik berupa business finance maupun personal finance.
Arif menegaskan, hasil studi tersebut dapat menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan atau perbankan komunitas. Hal ini sejalan dengan amanat yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
"Pasal 2 Ayat 1 peraturan tersebut menyebutkan BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan teknologi informasi yang paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar. Selain itu, bagi yang memiliki modal inti sedikitnya Rp 50 miliar, menyelenggarakan aplikasi inti perbankan, pusat data dan pusat pemulihan bencana," ujar Arif dalam keterangannya, Rabu (20/9).
Kendati demikian, dia menyadari bahwa pengembangan dan implementasi teknologi informasi di bidang keuangan oleh BPR masih menjadi barang mewah, mengingat biayanya yang sangat mahal. Terutama di tahap awal.
Untuk itulah, dia menyarankan agar organisasi yang menaunginya, yaitu Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dapat menjadi fasilitator untuk memulai. "Nanti hasilnya dimanfaatkan oleh anggota, dalam hal ini BPR/BPRS," katanya.
Pihaknya pun mendukung pengembangan teknologi di sektor perbankan khususnya di BPR dan BPRS. "KEIN sangat mendukung pengembangan Fintech ini di industri keuangan, khususnya BPR dan BPRS agar lebih efisien," pungkasnya.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa kinerja industri perbankan di Indonesia terjaga stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
Baca juga:
BTN sabet penghargaan penerapan GCG terbaik di Annual Report Award
Bos BNI sebut besaran pungutan isi ulang e-money ditentukan toko ritel dkk
Bank pemerintah sepakat tak kenakan biaya isi ulang e-money
Dukung gerakan menanam jagung, BNI kucurkan KUR Rp 25 juta per debitur
Bank Mandiri: Sampai saat ini, isi ulang uang elektronik tak kena biaya
Di Indonesia diminta bayar, bagaimana isi ulang e-money di dunia?
Aturan biaya isi ulang berdampak positif ke bisnis e-money