Akibat PPKM, Biaya Operasional Supir Truk Bengkak Hingga 30 Persen
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Truk, Kyatmaja Lookman mengatakan, aturan baru perjalanan darat yang dikeluarkan Satgas Covid-19 menjadi beban baru bagi para supir truk. Sebab, para pengemudi wajib menyertakan hasil tes swab antigen yang hanya berlaku 1x 24 jam.
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Truk, Kyatmaja Lookman mengatakan, aturan baru perjalanan darat yang dikeluarkan Satgas Covid-19 menjadi beban baru bagi para supir truk. Sebab, para pengemudi wajib menyertakan hasil tes swab antigen yang hanya berlaku 1x 24 jam. Padahal tidak sedikit pengemudi truk yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai tujuan pengantaran barang.
"Aturan sekarang ini kan ada beberapa tambahan, salah satunya harus punya surat keterangan bebas Covid-19 dari hasil PCR atau swab antigen," kata Kyatmaja saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (7/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
Dia menjelaskan, dalam perjalan Jakarta-Surabaya misalnya yang bisa menghabiskan waktu 3 hari. Artinya supir truk harus tiga kali melakukan swab antigen. Bila harga sekali swab antigen Rp 250 ribu, maka dibutuhkan anggaran tambahan Rp 750 ribu dalam satu kali perjalanan.
Sementara rata-rata ongkos yang dibekali supir truk berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 2,5 juta. Sehingga, aturan baru tersebut membuat pengusaha truk harus menambah 25 persen sampai 30 persen dari biaya operasional satu kali perjalanan.
"Kalau rapid antigen 3 kali sudah Rp 750 ribu sedangkan ongkos operasional Rp 2,5 juta. Jadi pembengkakan biaya buat swab ini sampai 25 persen atau 30 persen," kata dia.
Hitungan tersebut belum termasuk biaya PCR test supir truk yang harus menyebrang pulau. Sehingga biaya operasional untuk mengikuti aturan pemerintah sudah memuat pengusaha kewalahan. Biaya operasional ini bisa makin bengkak bila tujuan perjalanan keluar pulau. Sebab di beberapa pelabuhan syarat untuk bisa menyebrang mengantongi hasil negatif PCR tes yang biayanya berkisar Rp 700 ribu ke atas.
"Nah biaya ini yang bisa jadi masalah," kata dia.
Apalagi seiring dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini membuat daya beli masyarakat menurun. Otomastis, berdampak pada jumlah orderan pengangkutan barang. Menaikkan tarif angkutan kepada konsumen juga bukan solusi yang bisa dilakukan. Alasanya, konsumen ogah memberikan biaya tambahan hanya untuk menutuup biaya tes Covid-19.
"Pelanggan juga enggak mau dibebankan dengan biaya tersebut," kata dia.
Terlebih tidak semua truk yang beroperasi milik perusahaan. Kyatmaja menyebut banyak juga masyarakat yang mengelola secara mandiri. Sehingga kebijakan tersebut menjadi beban yang sulit dihindarkan.
Tak hanya itu, pembengkakan biaya juga bisa terjadi seiring dengan penyekatan wilayah yang dilakukan di sejumlah tempat. Bila biasanya supir truk bisa melintas tanpa jalur tol, kini mereka terpaksa harus melintas di jalan bebas hambatan. "Seperti di Pekalongan, itu diblokir jalannya, padahal truk cuma numpang lewat tidak bongkar muatan. Akhirnya harus keluar masuk tol. Nah terjadi penambahan biaya juga," kata dia.
Baca juga:
Luhut Perjelas Sektor Esensial dan Kritikal di PPKM Darurat, Asuransi Bisa WFO
Satpol PP Jaga Ketat Pasar Tanah Abang Selama PPKM Darurat
CEO Hingga Dirut Perusahaan Jadi Tersangka Pelanggaran PPKM Darurat di Jakarta
PPKM Darurat, Customer Service Boleh Datang ke Kantor
Anies Tegaskan Sektor Esensial-Kritikal Tak Otomatis Operasional Karyawan 100 Persen
Pengusaha Keberatan Sopir Truk Diwajibkan Kantongi Hasil Test PCR