Analisis Ekonom: PR Berat Prabowo Tangani Ekonomi Indonesia Tanpa Sosok Wanita Ini
Sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pilpres 2024 versi penghitungan cepat atau quick count.
Sejumlah lembaga survei menyatakan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pilpres 2024 versi penghitungan cepat atau quick count.
- Prabowo-Gibran Menang versi Quick Count, TKN Bagi-Bagi Bunga dan Cokelat: Merangkul Seluruh Masyarakat
- Menang Pilpres 2024 versi Quick Count, Cawapres Gibran Bakal Sowan ke Anies dan Ganjar
- Meneropong Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran Versi Quick Count ke Perekonomian Indonesia
- Quick Count KedaiKOPI di Bali 60,3 Persen Suara Masuk: Anies 22,26 Persen, Prabowo 59,69 persen, Ganjar 18,05 Persen
Analisis Ekonom: PR Berat Prabowo Tangani Ekonomi Indonesia Tanpa Sosok Wanita Ini
PR Berat Prabowo Tangani Ekonomi Indonesia Tanpa Sosok Wanita Ini
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hasil hitung cepat atau quick count pilpres 2024.
Perayaan kemenangan sementara ini bahkan sudah digelar di Istora Senayan, Rabu (14/2) malam.
Jika telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres, Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai Prabowo-Gibran memiliki tantangan besar dan krusial ketika menempatkan seseorang sebagai Menteri Keuangan.
Mengingat saat ini, Menteri Keuangan masih diemban oleh Sri Mulyani Indrawati.
"Ini PR berat bagi Prabowo, untuk mencari pengganti sekaliber Sri Mulyani, terutama pos profesional di Kementerian Keuangan," ujar Bhima kepada merdeka.com, Kamis (15/2).
Bhima meyakini Sri Mulyani enggan kembali satu gerbong dengan Prabowo lantaran relasi keduanya dalam beberapa waktu terakhir ini sering menunjukkan ketidakharmonisan.
Misalnya saja, ketika Prabowo mengeluh anggaran Kementerian Pertahanan kerap ditahan oleh Kementerian Keuangan.
Belum lagi kekhawatiran Sri Mulyani terhadap pembengkakan utang luar negeri akibat belanja Kementerian Pertahanan.
Satu hal krusial lainnya yang diyakini Bhima jika Sri Mulyani enggan bergabung dengan Prabowo yakni, penggelontoran APBN untuk lumbung pangan atau dikenal dengan program food estate.
Lebih dari itu, Bhima menilai meningkatnya tensi relasi keduanya justru akan merepotkan Prabowo di masa depan jika terpilih secara sah sebagai presiden.
Bhima menyampaikan, Kementerian Keuangan merupakan instansi paling vital khususnya saat merancang anggaran dan menarik investor untuk tetap membeli surat utang negara.
"Kalau pengganti Sri Mulyani bukan sosok yang kredibel, yang tidak memiliki track record internasional, tidak memiliki banyak jaringan dengan lembaga keuangan internasional, ini akan merepotkan Prabowo ke depannya," ucap Bhima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan kepada pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Sri Mulyani menitipkan ekonomi Indonesia untuk terus dijaga.
"Menjaga amanah, menjaga kepercayaan rakyat, menjaga Indonesia, menjaga perekonomian kita. Itu adalah suatu tugas dan kewajiban ya,"
ujar Sri Mulyani di TPS 73 Bintaro Sektor 3A, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Rabu (14/2).
Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani sempat santer dikabarkan akan mundur sebagai Menteri Keuangan. Hal itu pertama kali diungkapkan Ekonom Senior Faisal Basri.
Tak hanya Sri Mulyani, ada nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjadi nama yang santer disebut Faisal siap mundur.
Bahkan Faisal mengajak masyarakat untuk meminta Sri Mulyani dan Basuki mundur dari jabatannya.
Ajakan ini sebagai respon terhadap sikap Jokowi yang dinilai tidak netral dalam kontestasi pemilihan presiden 2024.
"Ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat" kata Faisal dalam forum Political-Economic Outlook 2024, dikutip Kamis (18/1).
Publik terkejut dengan pernyataan Faisal Basri tersebut.
Sebab, dua nama yang dicatut memiliki kontribusi cemerlang dalam implementasi infrastruktur di Indonesia.