Arif Budimanta Klaim Pengelolaan Anggaran Pemerintah Semakin Baik
Indikator tersebut, kata Arif yang juga wakil ketua Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), antara lain dapat dilihat dari kinerja penerimaan negara yang terus membaik. Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan perpajakan sudah lebih dari Rp 1.160 triliun atau 71,73 persen dari target.
Ekonom Arif Budimanta mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran semakin baik, sehingga membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin kuat secara fundamental.
Indikator tersebut, kata Arif yang juga wakil ketua Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), antara lain dapat dilihat dari kinerja penerimaan negara yang terus membaik. Hingga akhir Oktober, realisasi penerimaan perpajakan sudah lebih dari Rp 1.160 triliun atau 71,73 persen dari target.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa yang diharapkan oleh Dinno Ardiansyah terkait IKN di masa depan? "IKN ini adalah kepentingan kita bersama khususnya generasi Z karena kita yang akan merasakan dampaknya di umur 40-50 tahun. Kita tunggu peradaban yang maju dan manusiawi di IKN," kata Dinno dalam diskusi bertajuk, IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan yang berlangsung di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Jumat (8/12).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
"Sampai sekarang pajak masih memiliki porsi terbesar dari total penerimaan kita. Karena itu, capaian tersebut menjadi sangat penting," paparnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/12).
Pernyataan tersebut disampaikan saat merespons kritik Sandiaga Uno, Calon Wakil Presiden dari Prabowo tentang keinginannya membangun tanpa utang. Selain itu, lanjut Arif, defisit keseimbangan primer di APBN juga kian menyempit.
Kondisi ini, kata dia, membuktikan bahwa fundamental APBN kian kuat. Jika pada 2015 defisitnya masih Rp 142,5 triliun, maka pada 2017 menjadi Rp 124,4 triliun. Sedangkan pada Oktober 2018 tersisa Rp 23 triliun.
"Mestinya Sandiaga sebagai calon wakil presiden berbicara lebih komprehensif dan fundamental, tidak parsial hanya soal besaran utang. Penurunan tajam pada defisit keseimbangan primer kan menunjukkan fundamental APBN kita yang makin baik," paparnya.
Terkait dengan utang Arif juga menegaskan, secara konstitusional masih sangat aman.
Kata dia, Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan jumlah pinjaman pemerintah dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara saat ini di bawah 30 persen.
Secara komprehensif, soal utang juga bisa dilihat dari sisi pemanfaatannya. Selama ini, jalan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak jelas untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Arif menyarankan agar para pemangku kepentingan melihat pada sejumlah indikator hasilnya, antara lain kemiskinan dan pengangguran.
Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan telah mencapai titik terendah sepanjang sejarah, yaitu di posisi 9,8 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2018 hanya 5,13 persen. "Ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan fiskal sangat baik," paparnya.
Apalagi, APBN dimanfaatkan untuk membangun fundamental bangsa ke depan, seperti pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sesuai APBN 2019, anggaran infrastruktur mencapai Rp 415 triliun dan pendidikan Rp 492,5 triliun.
"Hasil akan terlihat jangka panjang. Ini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang negarawan, tidak memanfaatkan APBN sekadar kepentingan jangka pendek," ujar Arif.
Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan bahwa indeks pembangunan desa terus membaik. Jika pada 2014 jumlah desa tertinggal masih 19.750 desa atau 26,81 persen dari total desa, pada 2018 tersisa 13.232 atau 17,96 persen.
Sedangkan desa mandiri meningkat dari 2.894 desa menjadi 5.559. "Ini menunjukkan pembangunan desa telah memberikan hasil yang sangat baik," tandas Arif.
Baca juga:
Sri Mulyani Ajak Kepala Daerah Bersama Tangkal Dampak Krisis Dunia, Ini Caranya
Sri Mulyani: Defisit APBN 1,95 persen, Terendah Sejak 2015
Sri Mulyani: Korupsi Musuh Utama Pengelolaan Uang Negara
Kemenkeu: Kita Setop Utang Baru di Desember 2018
Cerita Sri Mulyani Gunakan Media Sosial Sampaikan Kondisi APBN
Kemenkeu Optimistis Defisit APBN 2018 di Bawah 2 Persen
Biayai APBN 2019, Kemenkeu Terbitkan Surat Utang USD 3 Miliar