Badan Pemeriksa Keuangan ingin rekrut langsung pegawai
"Sistem kepegawaian kami masih merujuk ke pemerintah, ini sudah bertentangan dengan prinsip kemandirian BPK."
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkeinginan untuk merekrut pegawai secara mandiri. Ini seperti dilakukan oleh lembaga negara independen lainnya, seperti Bank Indonesia.
"Dulu saya ikut membuat Undang-Undang BPK, tapi sistem kepegawaian kami masih merujuk ke pemerintah, ini sudah bertentangan dengan prinsip kemandirian BPK sesuai dengan Undang-Undang itu," ujar Ketua BPK Harry Azhar Aziz, Jakarta, Senin (15/12).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
Dia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkaji pemisahan rekrutmen pegawai BPK. Menurutnya, sistem rekruitmen pegawai di BPK seharusnya menyerupai bank sentral.
"Disana itu (Bank Indonesia) mulai sistem kepegawaian, perekrutan, penggajian, mereka punya sistem standar khusus yang mereka buat sendiri, kita juga harusnya seperti itu," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Jendral BPK Hendar Ristriawan mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan 500 auditor setiap tahun. Namun, tambahan sebesar itu belum pernah disetujui pemerintah.
"Kami setiap tahun ajukan tambahan 500 auditor tapi yang di setujui paling setengahnya. Malah pernah disetujui cuma 100 auditor," kata Hendar.