Bangun daerah terbelakang, Menko Rizal usul terapkan pajak rendah

Jika pembangunan daerah tak dilakukan, tujuan dari konsep poros maritim Presiden Jokowi akan sia-sia.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menilai, upaya penurunan biaya logistik di Indonesia harus disertai pengembangan daerah. Cita-cita poros maritim Presiden Jokowi untuk menurunkan biaya logistik akan sia-sia jika hal ini tidak terealisasi.

Menko Rizal mengusulkan, untuk membangun daerah terpencil, pemerintah dapat membedakan besaran pungutan pajak. Dia meminta pengenaan pajak di daerah terbelakang lebih rendah.

"Itu biasa dilakukan Thailand. Untuk mengembangkan daerah Thailand Utara, pajak di Utara lebih murah dibandingkan di Selatan. Banyak negara yang lakukan ini bahwa pajak tidak selalu harus sama. Bahwa pajak bisa dipakai sebagai alat atau instrumen pemerataan," jelas Rizal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Menko Rizal mengatakan, pemerintah harus mendorong wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa untuk tumbuh lebih cepat. Dengan demikian, kegiatan ekonomi bisa bergerak lebih cepat dan jalur distribusi semakin ramai. Imbasnya, ongkos distribusi dan transportasi bisa ditekan.

"Poros maritim adalah visi yang bagus agar supaya ada jalur-jalur reguler ke seluruh Indonesia. Tapi kita musti hati-hati. Saya mantan preskom (Presiden Komisaris) Semen Gresik. Kita kirim semen ke Papua, pulangnya kosong. Akibatnya biaya angkut dua kalinya. Jadi kalo poros maritim jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah-wilayah di Indonesia itu akan hanya mahal costnya," kata Rizal.