Bangun Infrastruktur, Pemerintah Jokowi Pilih Kerjasama Ilmu Dibanding Pembiayaan
"Kita sebaiknya tidak hanya membicarakan mengenai mengumpulkan uang untuk membangun proyek, tapi mengumpulkan pengetahuan,"
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang saat ini digalang pemerintah memakan biaya yang tak sedikit. Mencari pinjaman atau dana talangan dari negara lain seringkali jadi satu opsi yang diupayakan untuk menambal kekurangan tersebut.
Namun begitu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini coba memilih untuk menjalin kerja sama bertukar ilmu dengan negara lain dalam memperkuat sektor infrastruktur.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan, beberapa negara di kawasan Asia Pasifik tengah menjajaki agar program Indo-Pacific Cooperation bisa mengerucut pada proyek infrastruktur.
"ASEAN itu kan dalam 15 tahun terakhir tumbuh sangat cepat. Itu jadi tempat untuk investasi yang luar biasa. Tapi menurut mereka pembiayaan itu bukan isu. Yang isu adalah mempersiapkan proyek yang bagus," tegasnya usai mengikuti forum High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation di Jakarta, Rabu (20/3).
"Kita sebaiknya tidak hanya membicarakan mengenai mengumpulkan uang untuk membangun proyek, tapi mengumpulkan pengetahuan," dia menambahkan.
Sebab menurutnya, pengerjaan suatu proyek di Indonesia kerap kali mengulang kesalahan yang sama. Oleh karenanya, dia menekankan pentingnya berbagi pengetahuan infrastruktur antaran Indonesia dengan negara lain.
"Seringkali kan kalau kita lihat konteks praktiknya, kita tuh kalau punya proyek kesalahannya sama terus, urusan tanah misal. Sama saja problemnya. Padahal sebenarnya kita bisa belajar," serunya.
"Ini contoh bahwa sharing knowledge merupakan hal yang sangat penting. Uang itu bisa dicari, tapi kalau knowledge enggak di-shared itu kita sama sekali enggak tahu bagaimana merancang agar tidak terjadi kesalahan yang sama," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Biayai Pembangunan Infrastruktur RI, Investor Asing Harus Perhatikan 3 Hal Ini
Pembangunan Tol Layang Cikampek Dinilai Lambat, BPJT Sebut Utamakan Keselamatan
Bangun Infrastruktur, Pemerintah Jokowi Pilih Kerjasama Ilmu Dibanding Pembiayaan
Tanggapan Bos BPJT soal Pengerjaan Proyek Skema KPBU Tak Untungkan Swasta
2.948 Paket Lelang Konstruksi Kementerian PUPR Sudah Terkontrak sejak 19 Maret 2019