Banyak hilang, Pemerintah Jokowi amankan danau sebagai aset negara
Sejumlah isu permasalahan pengelolaan situ antara lain adalah tidak jelasnya batas dan status kepemilikan situ, belum adanya aturan tentang pengelolaan situ, banyaknya alih fungsi lahan situ, serta tingginya pendangkalan akibat sedimentasi situ. Kemudian permasalahan lainnya adalah terjadinya pencemaran akibat limbah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bersama-sama instansi lainnya bertekad menyelamatkan berbagai situ di beragam daerah agar dapat dilegalisasi sebagai aset negara.
Kerja sama untuk menyelamatkan situ, danau, embung dan waduk sangat penting. Seperti contoh di wilayah Jakarta, telah kehilangan sekitar 23 situ. Dari awalnya berjumlah 188 situ, kini tinggal sekitar 165 situ.
"Paling tidak situ yang ada harus kita selamatkan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil seperti dikutip dari Antara saat membuka acara diskusi bertajuk "Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung, dan Waduk" yang digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/10).
Menurut Sofyan Djalil, kalau permasalahan tersebut tidak diantisipasi dengan baik maka ke depannya akan semakin banyak situ atau danau yang bakal menghilang. Berarti menghilang pula aset negara.
Dia memaparkan, sejumlah isu permasalahan pengelolaan situ antara lain adalah tidak jelasnya batas dan status kepemilikan situ, belum adanya aturan tentang pengelolaan situ, banyaknya alih fungsi lahan situ, serta tingginya pendangkalan akibat sedimentasi situ.
Kemudian permasalahan lainnya adalah terjadinya pencemaran akibat limbah, belum jelasnya pembagian kewenangan pengelolaan situ, dan banyaknya pemanfaatan situ tanpa izin.
Menteri Sofyan juga menuturkan, selain situ dan danau serta waduk, maka penting pula untuk menjaga perlindungan terhadap sungai. Sebab, kawasan perairan tersebut juga berpotensi luas arealnya mengecil atau berubah menjadi bangunan.
Menteri Sofyan mengatakan, salah satu persoalan lainnya yang dihadapi pihaknya adalah keterbatasan dalam jumlah penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, sehingga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga tindak penegakannya juga banyak dilaksanakan oleh pemda.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengingatkan bahwa penting dalam suatu kerja sama untuk menentukan komandan. Dalam kasus pengamanan situ, danau, embung, serta waduk, berbagai instansi sepakat komandannya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Dalam kerja sama harus ada yang mengoordinasikan dan ada yang mau untuk dikoordinasikan. Situ, danau, dan waduk sudah jelas milik pemerintah," kata Menteri Basuki.
Menurut Menteri PUPR, pihaknya tidak berani untuk mematok atau mengklaim di sekitar suatu kawasan perairan seperti situ dan danau, kalau tidak ada sertifikatnya yang menjadi dasar dari legalisasi aset negara tersebut.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kementerian ATR Wisnubroto Sarosa mengungkapkan, sejak enam bulan lalu telah dilakukan pemetaan 182 situ, danau, embung, dan waduk di kawasan Jabodetabek.
"Diketahui situ, danau, embung, dan waduk mana saja yg dinyatakan 'clean and clear' sehingga dapat disertifikasi sebagai legalisasi aset. Pola seperti itu yang akan kita lakukan dengan lebih luas ke depannya," ucapnya.
-
Kenapa penampilan Menteri AHY dan Basuki Hadimuljono menjadi sorotan? Penampilan AHY dan Basuki Hadimuljono Disorot Selain kemeriahan acara, sorotan juga tertuju pada gaya berpakaian dari AHY yang tampak necis dan gagah dengan setelan jas dan peci hitam.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Apa saja infrastruktur yang dimaksud Gibran? Tujuan akhir dari infrastruktur sosial adalah terciptanya ekosistem yang mampu menekan angka stunting, yang berarti target dari kebijakan ini adalah para perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. “Surplus sumber daya manusia adalah berkah untuk bangsa. Maka, kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan santri. Kesehatan gizi rakyat harus terpenuhi karena kita ingin menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun,” ujar dia.Sementara itu, infrastruktur fisik merujuk pada bantuan pemerintah dari aspek sarana dan prasarana guna menunjang terwujudnya SDM berkualitas di masa depan.
-
Siapa saja yang dipenjara bersama Soekarno di Jalan Banceuy? Ia diculik pasukan kolonial dan dijebloskan ke sebuah penjara kuno di Jalan Banceuy, bersama tiga tokoh lain, yakni R. Gatot Mangkoepradja (Sekretaris II PNI), Maskoen Soemadiredja (Sekretaris II PNI Bandung), dan Soepriadinata (Anggota PNI Bandung).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
Baca juga:
Politisi PDIP puji komitmen Jokowi bangun infrastruktur
Jokowi: Proyek pengembangan Bandara Semarang diharapkan selesai akhir 2018
4 Celotehan soal BUMN monopoli proyek, termasuk bukti Jokowi tak kapitalis
Sinergi BUMN dan swasta boleh asal profesional dan berkualitas
Pengamat: BUMN banyak kerjakan proyek jadi bukti Jokowi bukan kapitalis
Said Didu: Ada konglomerat kuasai lahan setara kebun sawit PTPN
Mantan Sesmen BUMN: Lemahnya swasta di proyek infrastruktur daerah karena politik