Banyak Wakil Parpol di Kabinet Jokowi Periode II, Ini Kata Pengamat
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan, kementerian sektor Perdagangan, Perindustrian, BUMN, dan Pertanian diharapkan diisi oleh sosok profesional. Namun itu bukan berarti tokoh politik tak boleh menjabat, sebab kehadiran parpol bisa membantu stabilitas politik.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal mengatakan, kementerian sektor Perdagangan, Perindustrian, BUMN, dan Pertanian diharapkan diisi oleh sosok profesional. Namun itu bukan berarti tokoh politik tak boleh menjabat, sebab kehadiran parpol bisa membantu stabilitas politik.
"Harus diisi sosok profesional. Bukannya dia tidak dari politik, bisa saja dari unsur parpol karena bagaimana pun ini kompromi. Ke depan lebih banyak partai (di kabinet) lebih bagus," jelas Fithra di Jakarta, Kamis (17/10).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Menurutnya, kehadiran stabilitas politik penting untuk para investor selain kepastian hukum dan sisi regulasi. Sebab, Indonesia butuh investasi minimal Rp35 ribu triliun hingga tahun 2024 agar bisa mendobrak jebakan kelas menengah pada tahun 2030.
Dia menjelaskan, ada dua target untuk meraih investasi minimal Rp35 ribu triliun di tahun 2030, yakni melalui penambahan ekspor dan investasi. Namun, hanya 10 persen yang pemerintah dapat berikan, dan sisanya perlu disediakan para swasta. Kehadiran sosok menteri profesional itulah yang bisa menarik investor.
"Bagaimana kemudian sosok-sosok yang profesional dan dapat diterima pasar. Semoga bisa dimunculkan, misalnya Arief Budimanta. Investor ketika melihat itu, dan nyaman, maka mereka masuk melakukan investasi," tegas Fithra.
Reporter: Tommy Kurnia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ini Profil Abdul Ghaffar Rozin, Kader NU yang Dikabarkan Bakal Jadi Menteri Agama
Abdul Ghaffar Rozin Dikabarkan Calon Menteri Agama
Ketum IWAPI Dikabarkan Masuk Radar Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin
Sri Mulyani Dinilai Layak Dipertahankan di Kabinet Jokowi
Membaca Respons Politik Golkar dan NasDem di Tengah Manuver Politik Prabowo
Akbar Tanjung Tak Masalah Gerindra Masuk Kabinet Jokowi