Bappenas sebut pemetaan wilayah masih tumpang tindih
Untuk itu, pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada skala 1:50.000.
Pemerintah tengah melakukan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada skala 1:50.000. Hal ini sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi jilid VII mengenai one map policy, agar terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis, dan satu geoportal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan hal ini untuk mengurangi pemetaan wilayah yang tumpang tindih. Sehingga, negara bisa mendapatkan informasi yang sama dengan anggaran yang minim.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
"Dulu masing-masing kementerian beli peta sendiri. Sehingga peta yang sama dijual berkali-berkali. Berapa banyak uang negara yang habis. Tapi kemudian keluar UU yang menyatakan negara hanya boleh membeli 8 satelit dan itu milik publik. Ternyata dengan biaya yang jauh lebih kecil kita mendapatkan peta yang sama dan informasi yang sama," ujar Sofyan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4).
Dengan begitu, dia berharap dengan adanya Badan Informasi Geospasial (BIG) mampu memperbaiki data Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada masing-masing sektor. Selain itu, lembaga tersebut juga bisa merencanakan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.
Menurut dia, hal ini untuk mengurangi potensi konflik terkait pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait agar upaya ini bisa tercapai.
"Saya sudah mulai bikin KPI (Key Performance Indicator) dengan BIG. Mereka sudah kita kasih draf nanti mereka akan turunkan KPI ke deputi masing-masing. Tentu dengan anggaran yang ada. Dengan begitu kita akan melihat sasaran yang diperintahkan presiden dengan anggaran yang ada bisa dilaksanakan," pungkas dia.
Baca juga:
Anggaran dipotong, Kepala BIG sebut tak pengaruhi pemetaan wilayah
Jokowi minta Kalimantan jadi prioritas pemetaan wilayah
HIPMI: UU jasa konstruksi dorong pertumbuhan ekonomi nasional
YLKI temukan masih banyak konsumen e-commerce dirugikan
BI yakin inflasi Lebaran 2016 tetap stabil
5 Janji manis Pemerintah Jokowi manjakan masyarakat saat Lebaran