Begini Sistem Diterapkan BUMN Semen Cegah Tindakan Korupsi di Perusahaan
Perusahaan BUMN ini menjalankan praktik bisnis yang jujur, beretika dan transparan. Capaian sertifikasi ISO 37001.
Perusahaan BUMN, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk tindakan suap dan korupsi di perusahaan.
Ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan capaian sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- BUMN Pupuk Kantongi 61 Juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan, Ternyata Ini Rahasianya
- Ada 22 BUMN Sakit, Tapi 4 Perusahaan Ini Bisa Diselamatkan
- Dorong Perusahaan Terapkan Sistem Pengupahan Berbasis Produktivitas, Kemnaker Gelar Bimtek
- Begini Peran Penting Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Tingkatkan Kinerja Perusahaan
Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, pihaknya senantiasa menjalankan praktik bisnis yang jujur, beretika dan transparan. Capaian sertifikasi ISO 37001 menjadi panduan bagi SIG untuk memperkuat upaya pencegahan tindakan suap dan korupsi dalam operasi bisnis Perusahaan.
Sebab bagi SIG, tindakan suap dan korupsi tidak hanya berdampak negatif pada keberlangsungan bisnis Perusahaan tetapi juga merugikan masyarakat dan negara.
"SIG memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai media untuk melaporkan indikasi pelanggaran terkait tindakan suap dan korupsi. Perusahaan tidak mentolerir setiap temuan pelanggaran dan tidak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pelanggar," kata Vita Mahreyni dikutip di Jakarta, Jumat (9/8).
Vita Mahreyni menjelsakan, dalam rangka memperkuat implementasi GCG, SIG telah menyusun Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) bagi seluruh karyawan.
Pedoman Etika Perilaku yang terdiri dari etika usaha perusahaan dan etika perilaku karyawan merupakan salah satu standar penerapan tata kelola yang wajib dipahami serta ditandatangani oleh seluruh Insan SIG.
Komitmen SIG dalam implementasi GCG telah mendapat pengakuan dan apresiasi. Terbaru, perusahaan meraih Predikat Medium Risk dengan skor 22,9 dalam penilaian kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola atau Environmental, Social, Governance (ESG) Rating dari lembaga pemeringkat internasional, Sustainalytics.
"Capaian tersebut menempatkan SIG pada peringkat ESG Rating terbaik pertama kategori construction materials di Asia Tenggara dan menunjukkan implementasi ESG dalam operasi bisnis SIG berjalan dengan baik sehingga dinilai memiliki kemampuan dalam pengelolaan risiko," kata Vita.
Apresiasi Erick Thohir
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Harris Turino mengapresiasi langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membongkar banyak kasus BUMN. Padahal, kasus-kasus BUMN tersebut terjadi di masa lampau.
“Ini kerja nyata dari Kementerian BUMN yang harus kita apresiasi,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut usai focus group discussion (FGD) dengan Kementerian BUMN di Bali.
Harris mencontohkan bagaimana Erick berhasil mengungkap kasus korupsi pada tubuh Jiwasraya, Asabri, dan sejumlah BUMN lain. Tak hanya merugikan prajurit TNI, polri, maupun PNS, Harris menyebut hal ini cermin buruk dalam tata kelola BUMN di masa lampau.
“Kasus Jiwasraya sudah berhasil, paling tidak, tidak ada orang yang dirugikan, Asabri juga lalu jangan sampai lah duit prajurit TNI, Polri, PNS hilang begitu saja. Ini kan jasa dari Kementerian BUMN, bukan dia yang salah, bukan masanya Pak Erick, tapi dia mampu menyelesaikan, jadi memang harus diakui ini adalah prestasi dari seorang Erick Thohir,” ucap Harris.
Tak sekadar membongkar kasus BUMN terdahulu, Harris mengapresiasi langkah Erick dalam memperbaiki kondisi BUMN yang bermasalah tersebut dari sisi bisnis. Harris mencontohkan upaya perbaikan Garuda dengan penurunan beban utang hingga 81 persen dan kembali beroperasi normal.
Harris menyebut aksi Erick menyelamatkan maskapai kebanggaan Indonesia patut diacungi jempol. Pasalnya, Garuda sempat dalam kondisi yang memprihatinkan akibat persoalan kasus korupsi hingga dampak dari pandemi Covid-19.