BI: Akselerasi Digitalisasi Picu Risiko Cyber, Perlindungan Data dan Pinjol Ilegal
Untuk itu, Bank Indonesia menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang untuk memitigasi sejumlah dampak buruk dari akselerasi digitalisasi. Di antaranya dengan melibatkan stakeholders terkait untuk merumuskan sebuah kebijakan.
Kepala Grup Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Retno Ponco Windarti mengakui bahwa akselerasi digitalisasi memicu munculnya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
Antara lain risiko terhadap keamanan siber (cyber security), pelindungan data pribadi, hingga fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian meresahkan masyarakat.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Bagaimana Bank Jatim mendorong UMKM binaannya agar paham teknologi digital? UMKM binaan bankjatim juga didorong untuk paham teknologi digital. Salah satu caranya dengan memfasilitasi transaksi menggunakan QRIS bankjatim. “Maka dari itu, UMKM yang kami bawa ke Bengkulu ini juga sudah memanfaatkan QRIS bankjatim dalam melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli. Praktis dan cepat tinggal scan QR code,” ungkap Busrul.
-
Siapa yang mendorong kerja sama dengan Bank Sentral Spanyol mengenai mata uang digital? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendorong kerja sama antar bank sentral dalam mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara Indonesia dan Singapura meningkatkan kerja sama ekonomi digital? Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement dan Joint Initiative on e-Commerce di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Bank Indonesia meyakini pada saat yang sama (akselerasi) digitalisasi meningkatkan berbagai risiko. Seperti risiko cyber, risiko perlindungan data pribadi, dan fintech ilegal," ucapnya dalam Media Briefing Bulan Fintech Nasional (BFN), Senin (8/11).
Untuk itu, Bank Indonesia menekankan pentingnya pendekatan yang berimbang untuk memitigasi sejumlah dampak buruk dari akselerasi digitalisasi. Di antaranya dengan melibatkan stakeholders terkait untuk merumuskan sebuah kebijakan.
Selain itu, bank sentral juga terus berupaya memastikan bahwa pengembangan ekosistem keuangan digital di tanah air menjunjung tinggi aspek keamanan.
"Karena sangat kita fahami, bahwa digitalisasi dengan berbagai inovasi mendorong BI selaku bank sentral untuk memastikan lalu lintas pembayaran secara tertib dan aman," tandasnya.
Baca juga:
Indeks Keyakinan Konsumen di Oktober 2021 Melesat Capai 113,4
Ini Cara Paling Mudah Cek Pinjaman Online Legal atau Ilegal
Gelar Bulan Fintech Nasional, BI & OJK Ingin Bentuk Ekosistem Keuangan Digital Sehat
Awal November 2021, BI Catat Modal Asing Keluar Capai Rp12,6 Triliun
BI Ramal Inflasi November 2021 Capai 1,54 Persen