BI Bakal Beli SBN Rp224 Triliun di 2022
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melanjutkan burden sharing atau berbagi beban untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III. BI akan membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang diterbitkan dengan cara private placement.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melanjutkan burden sharing atau berbagi beban untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III. BI akan membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang diterbitkan dengan cara private placement.
Di mana pembelian SBN yang dilakukan Bank Indonesia mencapai Rp215 triliun di tahun ini, dan Rp224 triliun di 2022.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Mengapa BNI meluncurkan hibank? Silvano menyebutkan, potensi UMKM di Indonesia sangat besar. “UMKM ini bersifat informal, akses pembiayaan masih sangat terbatas, perbankan perlu hadir, itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa digital adalah kuncinya. Dan oleh sebab itulah kami memiliki hibank,” ujar Silvano dalam acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 dengan tema Inclusive Digital Transformation, di Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa ada dua skema pembelian SBN oleh BI. Pertama adalah klaster A untuk tahun ini dengan maksimum limit Rp 58 triliun dan untuk 2022 sebesar Rp 40 triliun, sesuai kemampuan neraca BI.
"BI akan kontribusi semua biaya bunga kesehatan dengan maksimal limitnya Rp 58 triliun tahun ini dan Rp 40 triliun tahun depan, sesuai dengan kemapuan neraca bank Indonesia agar tetap terjaga," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (24/8).
Dalam pembiayaan ini tingkat suku bunga yang digunakan yakni suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan yang ditanggung bank sentral. Penanganan dalam pembiayaan cluster A ini meliputi pendanaan vaksinasi dan penangan kesehatan terkait Covid-19 lainnya.
Selain itu, Bank Indonesia juga akan membiayai penangan cluster kemanusiaan dan bantuan sosial. Masih menggunakan mekanisme SBN, BI akan membiayai Rp 157 triliun di tahun 2021 dan Rp 184 triliun di tahun 2022.
Tingkat bunga yang diberikan akan menjadi tanggungan pemerintah dengan tingkat bunga acuan suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan atau dibawah tingkat bunga pasar. Pendanaan ini akan digunakan untuk penanganan kemanusiaan dalam bentuk pendanaan berbagai program perlindungan bagi masyarakat atau usaha kecil yang terdampak.
"Tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan ditanggung pemerintah," kata dia.
Sri Mulyani mengatakan adanya pembiayaan tersebut akan mengurangi target lelang pemerintah pada September-Desember 2021. Seluruh SBN yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang dengan acuan suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan. SBN yang diterbitkan bersifat tradable dan marketable.
Kerja sama ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait skema dan mekanisme koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembiayaan penangan kesehatan dan kemanusiaan. SKB III ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
Baca juga:
Hingga 16 Agustus, Bank Indonesia Borong SBN Rp131,96 Triliun
Hingga 19 Juli, BI Beli SBN di Pasar Perdana Rp124,13 triliun
Laku Rp7,5 Triliun, Pembelian SBR010 Didominasi Milenial
Kemenkeu Kantongi Rp7,5 Triliun Hasil Penjualan SBR010
BI Beli SBN Sebesar Rp120,83 Triliun Sepanjang Semester I-2021
Kemenkeu Ajak 'Sultan' di RI Investasi Lewat SBN