BI Catat Pertumbuhan Kredit Minus 2,4 Persen di April 2021
BI mencatat, pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan pada April 2021 masih terkontraksi minus 2,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski sudah relatif membaik dibanding penyaluran kredit per Maret 2021 yang minus 3,7 persen, namun ini masih jadi persoalan dalam proses pemulihan ekonomi.
Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan pada April 2021 masih terkontraksi minus 2,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski sudah relatif membaik dibanding penyaluran kredit per Maret 2021 yang minus 3,7 persen, namun ini masih jadi persoalan dalam proses pemulihan ekonomi.
"Persoalan utama yang kita hadapi di dalam proses pemulihan adalah masalah pertumbuhan kredit yang sampai sekarang masih terkontraksi. Kita lihat, di bulan April kredit masih terkontraksi minus," kata Asisten Gubernur BI sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung dalam acara peluncuran buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Jumat (28/5).
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
Juda mengatakan, kontraksi pertumbuhan kredit terjadi lantaran masih lemahnya sisi permintaan (demand) dari pihak konsumen, serta belum kuatnya penawaran yang diberikan perbankan. "Sering memang ada yang mengatakan demand-nya masih lemah. Perbankan mengatakan enggak ada demand," ungkap Juda.
"Tetapi dari sektor riil mengatakan banyak bank-bank belum mengucurkan kredit. Ataupun kalau mengucurkan kredit bunganya terlalu tinggi. Jadi ini kalau kita lihat dua faktor itu masih berpengaruh," jelasnya.
Dilihat dari sisi demand kredit, Juda menyatakan, pihak konsumen utamanya dari sektor korporasi saat ini memang masih dalam proses pemulihan. "Sales dari korporasi kalau kita lihat adalah korporasi-korporasi yang listed di stock market, sales growth-nya masih terkontraksi 2,9 persen di triwulan I 2021 kemarin," terang dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Per Maret 2021, Penyaluran Kredit Bank DKI Naik 3,96 Persen Jadi Rp33,66 Triliun
Rugikan Negara Rp10 Miliar, Mantan Pegawai Bank BUMN Cabang Kabanjahe Ditangkap
4 Cara Mengisi Saldo PayPal ke Rekening Pribadi, Mudah dan Tak Butuh Waktu Lama
Kasus Pembobolan BNI Rp1,2 Triliun, Maria Lumowa Dihukum 18 Tahun Penjara
Kejati Jambi Periksa Karyawan BRI Terkait Kasus Kredit Fiktif Rp14 Miliar
Pemerintah Dorong Akses Permodalan Pengusaha Mikro ke Perbankan