BI Dorong Perusahaan Terbitkan SBK Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan
BI mendorong korporasi untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) atau yang sebelumnya disebut surat berharga (commercial paper) sebagai sumber pendanaan non-perbankan jangka pendek.
Bank Indonesia (BI) mendorong korporasi untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) atau yang sebelumnya disebut surat berharga (commercial paper) sebagai sumber pendanaan non-perbankan jangka pendek. Hal ini guna meningkatkan variasi instrumen pasar uang yang diyakini dapat mempercepat pendalaman pasar keuangan dari sisi pembentukan harga.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, dalam waktu dekat dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikatakan akan menerbitkan SBK, salah satu calon penerbit adalah PT Sarana Multigria Financial (Persero) atau SMF.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
"Kita targetnya tahun ini, sekarang sudah ada dua yang mau issue kita menyiapkan instrumen pembinaan jangka pendek. Ada beberapa lagi proses, tapi akhir tahun InsyaAllah kalau on the track ada dua," kata Destry di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (25/9).
Direktur Perdagangan dan Peraturan Anggota Bursa dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Laksono Widodo menambahkan, pihaknya menyambut positif percepatan penerbitan SBK dan instrumen transaksi sebagai sumber pendanaan jangka pendek non bank
"Dalam penyempurnaan penerbitan SBK atau komersial paper, penyempurnaan peraturan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang ingin mendapatkan cost of fund dan penerbitan SBK dapat berdampak positif bagi performa keuangan perusahaan," ujarnya.
Hingga saat ini BEI mendaftarkan 118 perusahaan yang telah menerbitkan SBK. Dia berharap jumlah itu bisa terus bertambah seiring dengan sosialisasi penerbitan SBK. "Potensi penerbitan SBK dari perusahaan tercatat sangat besar ada 610 perusahaan non bank catatkan saham di bursa dan 118 perusahaan terbitkan obligasi korporasi," tutupnya.
SBK adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi nonbank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. SBK menjadi salah satu instrumen pasar uang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan oleh korporasi nonbank.
Untuk mendorong penerbitan dan transaksi instrumen SBK, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan dalam upaya meningkatkan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan dan penatausahaan instrumen.
Baca juga:
Demo Mahasiswa Bikin Rupiah Melemah
BI: Inovasi Fintech Jangan Kebablasan dan Harus Hati-Hati
Perbankan di Wilayah Terdepan RI Tak Terima Uang Logam, Ini Respons BI
Bank Indonesia Contek India dan China Kelola Data Pengguna Fintech
Dukung Perkembangan Ekonomi Digital, BI Permudah Perizinan Fintech
Warga NTT Ramai-ramai Tukarkan Uang Lusuh Karena Enggan Diterima Saat Belanja