BI Perpanjang Keringanan Denda Telat Bayar Kartu Kredit Hingga Desember 2021
Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1 persen dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 31 Desember 2021.
Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1 persen dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 31 Desember 2021.
"BI telah menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari 2 persen menjadi 1,75 persen per bulan, serta memperpanjang kebijakan penurunan denda keterlambatan pembayaran kartu kredit 1 persen dari outstanding atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 31 Desember 2021," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers terkait stabilitas sistem keuangan, Jumat (6/8).
-
Apa itu kartu kredit menurut OJK? Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non tunai yang sudah lama hadir di sekitar kita guna mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah.
-
Bagaimana cara transaksi dengan menggunakan kartu kredit Indonesia dalam kerja sama BNI dan Bank Lampung? Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI), dimana untuk seluruh transaksi dengan menggunakan KKI akan diproses melalui sistem pembayaran dalam negeri.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Apa itu kartu kredit BCA? Kartu kredit BCA adalah salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Central Asia (BCA), salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Kartu kredit BCA memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran secara mudah, cepat, dan aman, baik di dalam maupun luar negeri.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Perpanjangan tersebut dalam rangka untuk mendorong intermediasi keuangan perbankan di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Disisi lain Bank Indonesia juga melanjutkan upaya penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit perbankan (SBDK).
Serta melakukan penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain.
Kemudian, dari sisi sistem pembayaran upaya percepatan keuangan digital dalam rangka turut mendukung pemulihan ekonomi juga terus dilakukan melalui implementasi ketentuan mengenai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP).
Selanjutnya, digitalisasi sistem pembayaran juga terus dipercepat dalam mendorong pemulihan ekonomi khususnya mendorong inklusi ekonomi dan keuangan termasuk UMKM.
"Penggunaan QR Indonesia standar sebagai satu-satunya standar terbukti telah mampu mendorong peningkatan transaksi Ekonomi keuangan digital. Alhamdulillah QR Indonesian standard telah menyambungkan 8 juta merchant UMKM kedalam platform digital ekonomi," ujarnya.
Bank Indonesia juga terus mendukung upaya-upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial, yang berkoordinasi dengan pemerintah, himbara dan perbankan agar penyaluran Bansos dapat lebih cepat dan juga tepat sasaran.
Begitu juga dengan fasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi penggunaan local currency settlement (LCS) BI bekerja sama dengan dengan instansi terkait agar terus dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.
"Fasilitasi promosi perdagangan dan investasi tersebut dimaksudkan agar untuk mendorong ekspor, sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan dan juga mendorong investasi khususnya PMA ke Indonesia sejalan dengan implementasi undang-undang Cipta kerja," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Artajasa dan Lintasarta Tawarkan Third Party Card Management Pertama di Indonesia
Simak Perbedaan Kartu ATM Berbasis Magnetic dengan Chip, Mana yang Lebih Aman?
BI Perpanjang Keringanan Denda Telat Bayar Kartu Kredit Hingga 31 Desember 2021
Kartu Kredit Direksi BUMN untuk Keperluan Perusahaan, Limit Rp100 Juta
Heboh Fasilitas Kartu Kredit Pertamina, Pemerintah Mau Efisiensi Dilakukan BUMN Lain
Ahok Ngaku Tak Tahu Total Pemakaian Fasilitas Kartu Kredit Pertamina