BI tegaskan kunjungan bos IMF sudah direncanakan setahun lalu
Indonesia memiliki trauma dengan lembaga pemberi utang internasional tersebut saat tragedi krisis ekonomi 1998.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menegaskan rencana kunjungan petinggi lembaga dana moneter internasional atau IMF sudah direncanakan sejak setahun lalu. Kedatangan Direktur Operasional IMF Christine Lagarde ialah mengisi acara Konferensi Internasional 'The Future of Asia's Finance' pada tanggal 1-2 September 2015.
"Joint seminar Bank Indonesia-IMF ini telah direncanakan sejak setahun yang lalu," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8).
Menurutnya, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah karena dianggap berhasil keluar dari krisis Asia 1998 dan dapat mempertahankan kinerja ekonominya di tengah ketidakpastian global.
"Konferensi akan dihadiri oleh pimpinan dan pejabat tinggi dari beberapa bank sentral negara anggota IMF, dan yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Srilanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think thank, dan pelaku pasar keuangan," tuturnya.
Agus berharap acara ini dapat berkontribusi pada upaya peningkatan pembiayaan investasi infrastruktur sehingga dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia.
"Tema 'Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan' di Asia dipilih mengingat saat ini kawasan Asia sedang mengalami tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko gejolak di sektor keuangan global," jelasnya.
Sebelumnya, selain menghadiri pertemuan para pejabat keuangan se-Asia, Lagarde juga akan menemui petinggi di Indonesia seperti Presiden Joko Widodo dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Kunjungan pimpinan lembaga pemberi utang saat krisis ini ke Indonesia bertepatan saat kondisi perekonomian Asia tengah bergejolak hebat. Terutama diakibatkan perlambatan ekonomi China dan ambruknya harga komoditas dunia yang memukul perekonomian dan mata uang Indonesia serta negara berkembang lainnya.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki trauma pada IMF. Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Dana Moneter Internasional pernah membuat masalah di Indonesia pada 1998.
"Saat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan 2000-2001, saya katakan pada perwakilan IMF di sini, kalian membuat negara kami ini jadi kacau balau," katanya di Jakarta.
-
Kenapa IMF didirikan? Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi internasional dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran internasional.
-
Apa tujuan utama dari IMF? Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi internasional dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran internasional.
-
Kapan IMF didirikan? IMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga. Dalam suasana pasca-Perang Dunia II yang penuh ketidakstabilan ekonomi dan politik, pada 22 Juli 1944, Konferensi Moneter dan Keuangan Internasional di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, menghasilkan pembentukan Dana Moneter Internasional (IMF).
-
Bagaimana IMF membantu negara yang mengalami kesulitan ekonomi? IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan keuangan. Tetapi sejalan dengan itu, IMF juga memberikan persyaratan dan rekomendasi kebijakan ekonomi yang harus diimplementasikan oleh negara peminjam.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Sepintas bantuan IMF kala itu seperti berkah, tapi kenyataan justru sebaliknya. Bantuan utang dengan sejumlah syarat itu malah sangat merugikan perekonomian Indonesia.
Sebut saja Indonesia harus kehilangan cita-cita memiliki pesawat produksi dalam negeri karena dana pengembangan diminta IMF untuk dicabut. Padahal, saat itu, Indonesia telah sukses memproduksi pesawat N-250 milik BJ Habibie.
Selain itu, IMF turut meminta pemerintah tidak lagi memberikan bantuan dana kepada petani. Alhasil predikat swasembada pangan yang pernah disandang Indonesia hilang dan saat ini sulit lepas dari jerat impor.