Biaya Logistik Naik Saat Pandemi, Strategi Kemenhub Percepat Dwelling Time Pelabuhan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mempercepat proses bongkar muat petikemas (dwelling time) di pelabuhan. Menyusul biaya pengangkutan (freight) petikemas atau biaya kargo secara global yang terus mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mempercepat proses bongkar muat petikemas (dwelling time) di pelabuhan. Menyusul biaya pengangkutan (freight) petikemas atau biaya kargo secara global yang terus mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19.
"Dampaknya (Covid-19), hampir di semua negara harga sea freight dengan kontainer naik signifikan, waktu pelayaran lebih lama, terjadi penumpukan kontainer di pelabuhan, dan bongkar muat di pelabuhan pun lebih lama," ujar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H Purnomo, di Jakarta (2/1).
-
Bagaimana cara jalan tol membantu menekan biaya logistik? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Mengapa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua sangat tinggi? Hal tersebut disebabkan sejumlah faktor. Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Kenapa biaya tukang harian lebih mahal daripada tukang borongan? Meskipun biaya yang perlu disiapkan untuk tukang harian lebih besar, namun kelebihannya pengerjaannya bisa lebih detil dan lebih berkualitas sesuai dengan keahlian tukang.
-
Siapa yang menyatakan bahwa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua mencapai Rp150 juta per TPS? Demikian diungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon.
-
Siapa yang menemukan bukti perjalanan waktu? Till Bohmer dan Thomas Blochowicz, peneliti masalah ini mempublikasikan hasil temuan mereka dalam Nature Physics.
-
Siapa saja yang rentan mengalami kebutaan waktu? Meskipun siapa pun dapat mengalami buta waktu, buta waktu paling sering terjadi pada orang dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
Agus mengatakan, saat ini ini Kemenhub telah menyiapkan dua langkah untuk membantu kesulitan yang dialami industri pelayaran. Pertama, Kemenhub akan mengawasi percepatan proses bongkar muat. Sehingga petikemas dapat segera didistribusikan dan kapal bisa berlayar kembali.
Kedua, Kemenhub akan mempercepat proses bongkar muat petikemas agar segera keluar dari pelabuhan. Alhasil kontainer segera dapat kembali ke depo dengan cepat.
Agar langkah tersebut lebih efektif, Kemenhub berharap kementerian dan lembaga negara terkait, melakukan percepatan yang sama. "Kami imbau kementerian terkait bisa mendukung upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan, yaitu mempercepat proses pengeluaran long stay container di pelabuhan," ucap Agus.
Pemintaan untuk Pengusaha
Adapun operator pelayaran jalur utama (main line operator - MLO) diharapkan, tetap dapat memberi ruang muat dari Indonesia, untuk tujuan ekspor. MLO diharapkan dapat menyediakan petikemas 40 High Cube.
"Berikutnya kami minta perusahaan pelayaran dalam negeri, khususnya yang tergabung dalam INSA, mengambil peluang untuk memanfaatkan ruang muat pelayaran luar negeri yang berkurang. Kami juga mengimbau perusahaan eksportir melakukan subtitusi dengan memakai peti kemas 20 feet," terangnya.
Sebagai informasi, sejumlah negara telah menjalankan kebijakan penutupan (lockdown) lantaran pandemi, sejak awal tahun ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya pembatasan pergerakan orang, barang, hingga pergerakan kapal. Tak sedikit perusahaan pelayaran yang mengurangi kegiatan kapalnya, untuk menekan biaya operasional dan menstabilkan ongkos pengangkutan.
Kendati demikian, Industri pelayaran global mulai menggeliat sejak Juli 2020 lalu, ketika China mulai menaikkan frekuensi ekspor. Hanya saja, aktivitas di China ini tak serta-merta memulihkan industri pelayaran global.
Sebab, pengiriman kontainer masih terbatas lantaran sejumlah negara masih menjalankan kebijakan penutupan (lockdown). Sumberdaya manusia untuk menjalankan aktivitas bongkar muat pun masih terbatas, sehingga keterlambatan dalam pengiriman dan pengumpulan kontainer pun terjadi.
(mdk/bim)