BKN Ungkap PNS 4 Kementerian ini Pasti Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru
Presiden Jokowi, dalam pidato kenegaraan 2019, meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Presiden menegaskan ibu kota baru akan berlokasi di pulau Kalimantan. BKN hingga kini masih menghitung jumlah PNS yang akan pindah ke Ibu Kota baru.
Presiden Jokowi, dalam pidato kenegaraan 2019, meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Presiden menegaskan ibu kota baru akan berlokasi di pulau Kalimantan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan hingga kini pihaknya masih menghitung jumlah PNS yang akan pindah ke Ibu Kota baru. Meski demikian, akan ada 4 PNS Kementerian yang harus ikut pindah.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Siapa yang dijuluki sebagai Ibu Komando? Di bagian komentar, ada yang menyebut Juliana sebagai Ibu Komando.
-
Apa profesi ibu dari Pratama Arhan? Arhan adalah putra dari seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
"Kementerian-kementerian yang menjadi kewenangan wajib pemerintah pusat ya harus dekat dengan Presiden ya. Sementara ini kan yang harus ada itu Kementerian Pertahanan, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenag, itu urusan yang masih dipegang pemerintah pusat jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah," ujarnya di Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/8).
Bima mengatakan, hingga kini ada sebanyak 4,2 juta PNS di seluruh Indonesia termasuk sektor direktorat hingga pemerintah daerah. Nantinya direktorat yang termasuk pelayanan publik tidak diwajibkan ikut pindah.
"Sekarang ini ada 4,3 juta PNS, jadi ini bukan masalah kotanya. Misalnya pindah, itu kementerian mana saja yang wajib pindah, mana yang tidak wajib pindah. Tidak wajib pindah itu misalnya saja pelayanan publiknya bisa dilakukan di mana saja di seluruh Indonesia kan sekarang sudah digital," paparnya.
Untuk BKN sendiri, pihaknya belum dapat memastikan pindah dari Jakarta atau tidak. "Saya tidak tahu, apakah BKN harus perlu pindah karena pelayanan publik bisa di mana saja tidak harus di pusat. Ya mungkin akan ada kantor BKN di sana (ibu kota baru), tapi apakah semuanya harus pindah itu yang masih kami kaji," tandasnya.
Baca juga:
Prabowo Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota: Itu Perjuangan Kita Sudah Lama
Sekjen PDIP Beberkan Pentingnya Haluan Negara untuk Pemindahan Ibu Kota
PKS: Pemindahan Ibu Kota Perlu Pertimbangkan Keuangan Negara
VIDEO: Pemerintah Pastikan Bukit Soeharto Bukan Lokasi Ibu Kota Baru
Gubernur Isran Tidak Mempermasalahkan jika Kaltim Batal Jadi Ibu Kota Negara
Jokowi Pastikan Penggunaan APBN untuk Pemindahan Ibu Kota Akan Sekecil Mungkin
Fadli Zon Sebut Ibu Kota Baru Seharusnya Pindah Ke Jonggol