BKPM persiapkan diri ambil alih online single submission
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan Online Single Submission (OSS). Dengan demikian, OSS yang saat ini masih dikelola Kemenko Perekonomian sudah dapat diambil alih.
Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan Online Single Submission (OSS). Dengan demikian, OSS yang saat ini masih dikelola Kemenko Perekonomian sudah dapat diambil alih.
"Ya kami sekarang sedang sibuk menyiapkan SOP, struktur organisasi rincian anggaran yang dibutuhkan supaya bulan November kami siap untuk mengambil alih OSS dari Kemenko Perekonomian. Sudah ada rancangannya tapi ini kan semua harus menjadi satu kesatuan," ungkapnya di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (19/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
Dia mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar. "Percuma kalau kita bikin organisasi tapi anggarannya enggak ada dan sebaliknya juga anggaran dikasih tapi kita enggak punya rencana enggak punya desain organisasi," tegasnya.
Tambahan anggaran tersebut, menurut mantan Menteri Perdagangan ini, bakal digunakan untuk pengadaan fasilitas yang nantinya mendukung kinerja OSS. "Tentunya itu untuk abodemen cloud computing jadi di abad ke 21 apa enggak ada pilihan lain selain sistem raksasa yang seperti ini harus di awan jadi cloud computing," jelasnya.
Selain itu, pihaknya akan lebih banyak melakukan sosialisasi terkait penerapan dan pelaksanaan sistem perizinan anyar ini. "Kemudian tentunya sosialisasi. Ini akan membutuhkan sosialisasi besar-besaran, ke Pemda-Pemda ke dinas-dinas di Pemda dan Kementerian/Lembaga dan kalangan usaha baik domestik dan internasional,"katanya.
"Menurut saya yang paling kritis itu adalah sosialisasi kita, harus digiring dan dilatih dan diorientasi, perpindahan dari sistem lama ke sistem baru," tandasnya.
Baca juga:
BKPM minta tambahan anggaran Rp 200 M guna pengoperasian sistem perizinan online
Lantik dua pejabat eselon 1, bos BKPM beri wejangan soal teknologi kejar investasi
Ini alasan Pemda Gorontalo gunakan skema pembiayaan KPBU untuk bangun rumah sakit
BKPM promosikan proyek KPBU RSUD di Gorontalo Rp 841,8 M ke investor
BKPM beri penghargaan bagi PTSP terbaik, ini daftarnya