Bos Apindo kesal pemerintah terus tersandera subsidi
Sofjan memperkirakan, jika hal ini terus berlanjut, maka pembayaran gaji PNS pun harus dengan utang.
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Keuangan negara tersandera besarnya subsidi energi untuk BBM dan listrik. Besarnya subsidi membuat pemerintah tidak bisa bergerak membangun infrastruktur mengejar pembangunan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi sangat menyayangkan besarnya anggaran subsidi tersebut. Dampaknya, sudah 15 tahun pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur baru. Bahkan tahun ini, anggaran infrastruktur harus dipotong lagi demi subsidi.
"Sudah 15 tahun tidak ada pembangunan infrastruktur, mau memelihara saja sudah tidak ada budget. Sekarang sudah di cut 43 persen. Saya takut tahun depan untuk bayar gaji PNS pun harus utang," ucap Sofjan di Hotel Le-Meredien, Jakarta, Kamis (18/6).
Sofjan meminta kepada pemerintah selanjutnya agar tegas menghadapi ini. Siapapun nanti presidennya entah Jokowi ataupun Prabowo harus memanfaatkan bonus demografi Indonesia demi mendapat nilai tambah perekonomian.
"Yang pusingkan kita, kita tidak peduli siapa yang menang. Pokoknya bonus demografi kalau tidak dimanfaatkan akan jadi penyakit," tegasnya.
Pemerintah selanjutnya juga diminta fokus membangun infrastruktur. Hal pertama harus dilakukan adalah memperbaiki kepastian hukum di Indonesia. Pembangunan infrastruktur saat ini terkendala banyaknya tumpang tindih aturan di Indonesia.
"UU kita peraturan kita banyak bertentangan overlapping yang kemudian dipakai birokrasi dan mengganggu kita. Ini harus diselesaikan. Jangan birokrasi menghambat pertumbuhan. Kepastian hukum investasi jangka panjang. Ini paling utama dipikirkan," tambahnya.
Selain itu, presiden selanjutnya juga harus memperjelas konsep otonomi daerah. Sofjan menyebut konsep otonomi daerah saat ini tidak menjelaskan tugas antara gubernur, pemerintah pusat, bupati dan lain sebagainya.
"Lebih banyak bupati masuk penjara sekarang ini karena UU banyak dan takut ambil keputusan. Harus diperjelas kunci dan tanggung jawab masing masing," tutupnya.
Baca juga:
Apindo: Pengusaha bangkrut kalau Prabowo gaji buruh Rp 6 juta
Mayoritas lahan potensial dimiliki investor asing
Asing kuasai mayoritas lahan sekitar tol Jakarta-Cikampek
Pengusaha akan uji kemampuan ekonomi Jokowi dan capres lain
Siapa pengusaha beking Jokowi jadi capres?
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa subsidi BBM dimulai di era Soeharto? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.