Bos Bank Indonesia Ingin Petani dan Nelayan Masuk E-commerce
Perry mengatakan, sejauh ini ada sekitar 60 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Jumlah tersebut secara keseluruhan belum masuk ke dalam e-commerce.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menginginkan petani dan nelayan mulai memanfaatkan sistem perdagangan secara elektronik atau e-commerce untuk menjual produknya. Dengan demikian, nelayan dan petani semakin mudah menjangkau pasar.
"Belum lagi bagaimana dari petani, dari nelayan, dari perdagangan kecil bisa disambungkan. Kalau kecil kan mereka disambungkan, kalau sekarang masih jualan ke pasar tradisional," ujar Perry di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (4/9).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Kenapa BNI menggandeng startup? Tak hanya itu, BNI juga menggandeng startup agar bisnis terus bertumbuh.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
Perry mengatakan, sejauh ini ada sekitar 60 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, belum seluruhnya masuk ke dalam e-commerce untuk memasarkan produknya.
"UMKM kita ada 60 juta, yang tentu saja ini menjadi pasar untuk pasarnya e-commerce dan pasarnya fintech. Yang ini, yang terus dikembangkan," jelasnya.
Tingkat penggunaan internet dan smartphone yang semakin meningkat menjadi daya pikat untuk masuk ke dalam e-commerce. E-commerce juga menjadi salah satu cara untuk mendorong tingkat inklusi keuangan yang kini masih sekitar 51 persen.
"Dari sisi peluang ekonominya, indeks inklusi keuangan kita itu baru 51 persen, jadi masih hampir 49 persen belum tersentuh dunia keuangan dan ini adalah peluang untuk kita kembangkan baik fintech maupun e-commerce," jelasnya.
Sementara itu, perkembangan ekonomi digital dipercaya akan menjadi penyokong perekonomian Indonesia juga dunia melalui mekanisme penciptaan pekerjaan baru (job creation) di masa mendatang. Hingga 2016, ekonomi digital berkontribusi sekitar 22 persen terhadap perekonomian global.
"Di dalam era digital ini, pekerjaan akan cepat sekali berubah. Ada yang tinggal dan tidak muncul lagi, ada yang baru, dan ada yang muncul lagi. Nah fintech adalah job masa depan yang terus diciptakan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditempat yang sama.
Perekonomian digital di Indonesia pun berkembang pesat, seperti tercermin dari jumlah pengguna smartphone dan internet yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Pada 2018, pengguna smartphone sudah mencapai 133 persen dari populasi, dan pengguna internet sudah mencapai 56 persen dari populasi.
"Hal ini menunjang perkembangan dari ekonomi digital di nusantara ini. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat pada 2025 di mana nilai pasarnya akan mencapai USD 100 miliar," jelas Menko Darmin.
Perkembangan ekonomi digital seperti fintech ke depannya, tentunya tidak bisa lepas dari beberapa tantangan, seperti fenomena winner takes all seperti yang terjadi pada perkembangan e-commerce sejauh ini, adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan, serta risiko pencucian uang.
"Jadi, diperlukan ekosistem yang baik antara lembaga keuangan dan regulator. Dalam hal ini, regulator harus memahami lansekap, ekosistem, dan dinamika industri fintech terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan kebijakan dan peraturan," paparnya.
Regulator, lanjut Menko Darmin, juga harus menjalankan risk management yang bagus guna memberikan ruang bagi perusahaan fintech untuk berinovasi. "Di sini risk management sebaiknya tidak terlalu longgar ataupun ketat, sehingga inovasi tetap akan berjalan," tuturnya.
Baca juga:
Bulan September, Aplikasi Ini Beri Promo Menarik
30 Persen Produk Kecantikan di Sociolla Milik Anak Bangsa
Sociolla Raup Pendanaan Rp567 Miliar, Salah Satunya dari Temasek
Dipasarkan Online, Penjualan Produk UMKM Bakal Terus Tumbuh
Deretan E-commerce dengan Transaksi Tertinggi di Indonesia
Menteri Sri Mulyani Minta Bayar Pajak Bisa Semudah Membeli Pulsa