Bos BI minta fintech dan e-commerce uji coba aturan Sandbox
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan pihaknya amat peka terhadap perkembangan teknologi digital yang kian pesat dalam menciptakan model-model bisnis baru yang beragam dan inovatif. Namun, diperlukan sebuah instrumen regulasi untuk menjaga iklim bisnis agar tetap kondusif bagi semua pelaku usaha.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan pihaknya amat peka terhadap perkembangan teknologi digital yang kian pesat dalam menciptakan model-model bisnis baru yang beragam dan inovatif. Namun, diperlukan sebuah instrumen regulasi untuk menjaga iklim bisnis agar tetap kondusif bagi semua pelaku usaha.
"Kami akan mengeluarkan peraturan bagi pelaku teknologi finansial (fintech) termasuk e-commerce guna menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko dan perlindungan konsumen," ungkapnya di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana cara kerja e-commerce dalam mengelola sistem pembayaran? Pada marketplace, sistem pembayaran dan pengiriman sudah diatur hingga tuntas tanpa melibatkan penjual ataupun pembeli. Namun, pada e-commerce tentu saja semuanya harus dijalankan secara independen. Mulai dari sistem pembayaran yang dipilih hingga metode pengiriman yang digunakan.
Karena itu, Bank Indonesia mewajibkan semua pelaku fintech yang bergerak di sektor pembayaran untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia, melaporkan kegiatan, dan melakukan uji coba dalam regulatory sandbox.
Bank Indonesia akan bekerja sama dengan OJK, Kemenkominfo, dan otoritas terkait untuk mendata dan memetakan kegiatan pelaku fintech dan e-commerce secara utuh.
Mantan Menteri Keuangan ini pun menegaskan bahwa Bank Indonesia melarang pelaku fintech, e-commerce, serta penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan virtual currency, serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai legal tender di Indonesia. "Kami juga mencegah peluang arbitrase, praktik bisnis tidak sehat, dan pengendalian bisnis oleh pihak-pihak di luar jangkauan NKRI, yang dapat merusak struktur industri," tegas dia.
Baca juga:
BI targetkan kredit perbankan tumbuh 12 persen & DPK 10 persen di 2018
Awal 2018, Mandiri Utama Finance operasikan unit usaha syariah
MNC Sekuritas gandeng Bank Sinarmas luncurkan rekening saham instan
OJK sebut penerapan ekonomi syariah di Aceh bisa jadi role model
OJK minta perbankan lebih kreatif agar tak tergerus fintech
OJK soal larangan bank konvensional di Aceh: Silakan saja
OJK optimistis rasio kredit macet capai 2,5 persen di akhir 2017