Bos BI Paparkan Strategi Pembiayaan Infrastruktur RI di Forum Paris
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan 3 upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ketiga upaya tersebut disampaikan oleh Perry dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei 2019.
Bank Indonesia menyebut Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Sumber pendanaan pun beragam, tidak hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan 3 upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ketiga upaya tersebut disampaikan oleh Perry dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada 7 Mei 2019.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
"Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan, disamping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur," kata Perry dalam keterangan resminya, Rabu (8/5).
Upaya yang kedua, disebutkannya adalah penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta. "Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance," ujarnya.
Selanjutnya, upaya ketiga adalah akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030.
Dia melanjutkan, setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini. "Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia," lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara maju dan berkembang yang hadir sepakat untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk menjawab tantangan financing gap pembiayaan infrastruktur, terutama terkait upaya mengatasi tingkat kerentanan utang (debt vulnerability) sekaligus menjaga keberlangsungan utang (debt sustainability) di tengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan.
Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah-menengah berkisar antara 2 persen-8 persen per tahun untuk mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDG) 2030.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB. Komunitas lembaga keuangan internasional sepakat untuk menjadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.
Baca juga:
Ramadan 2019, Bank Indonesia Malang Siapkan Uang Tunai Rp4,7 Triliun
Turun USD 2 Juta, Cadangan Devisa Akhir April 2019 Tercatat USD 124,3 Miliar
BI Terbitkan Kebijakan Atur Transaksi Market Operator
Awal Ramadan, Harga Cabai Naik 50 Persen di Pasar Tradisional Solo
Hadapi Tantangan Likuditas, BI Perkuat Strategi Operasi Moneter
BI soal Rupiah Terperosok ke Rp 14.309 per USD: Disebabkan Dinamika Global
Apindo Harap Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Acuan 50 bps