Bos BKPM: Harmonisasi Kebijakan Penting untuk Menaikkan Kembali Kemudahan Bisnis RI
Thomas mengakui bahwa saat ini Indonesia masih memiliki masalah yang perlu dibenahi. Yaitu dalam hal menyinkronkan (harmonisasi) kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta daerah dan daerah.
Peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia tercatat menurun dibanding tahun lalu. Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia kemudahan berusaha RI turun dari posisi 72 ke 73.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan, Bank Dunia dalam waktu dekat akan kembali melakukan survei tahunan EoDB. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang mencari cara untuk meningkatkan peringkat indeks Indonesia dalam kemudahan melakukan bisnis tersebut. Adapun hasil penilaian tersebut akan diumumkan di akhir tahun.
-
Bagaimana BRI membantu pelaku usaha UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Di mana Kemenkumham menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap VI? Menkumham Disambut Antuasiasme Exhibitor Pameran Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).
-
Siapa yang memimpin upaya pengembangan bisnis dan kemitraan strategis PT Tera Data Indonusa Tbk? “Axioo dan Pongo kedepannya akan terus mengeluarkan jajaran produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Kami optimis dengan beberapa seri Axioo dan Pongo yang diluncurkan akan dapat menggarap pasar yang lebih luas lagi karena didukung oleh inovasi terbaru, harga terjangkau dan layanan purna jual yang optimal," ucap Timmy Theopelus, Vice President Business Development & Strategic Partnerships PT Tera Data Indonusa, Tbk.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Thomas mengakui bahwa saat ini Indonesia masih memiliki masalah yang perlu dibenahi. Yaitu dalam hal menyinkronkan (harmonisasi) kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta daerah dan daerah.
"Menurut saya, sinkronisasi kebijakan adalah aspek penting untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks EoDB," kata Thomas saat ditemui usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).
Oleh karena itu, dia menegaskan koneksi atau harmonisasi aturan-aturan ini harus segera diselesaikan sehingga kemudahan peringkat bisnis di Indonesia dapat naik. Dia mencontohkan, daerah yang berdekatan memiliki standar yang berbeda. Sehingga menyulitkan pengusaha saat hendak membuka cabang baru.
"Itu sangat mengganggu, terutama untuk UKM, dia pusing dari satu kabupaten yang ingin membuka cabang di kabupaten berikutnya, standarnya tiba-tiba berbeda, meskipun itu hanya kabupaten sebelah," ujarnya.
Hal-hal seperti itu harus dicari jalan keluarnya. Dengan cara harmonisasi aturan di tingkat provinsi. Sehingga antar kota atau kabupaten tidak akan terdapat perbedaan. "Mengapa tidak bisa diselaraskan ?Jadi sinkronisasi sinkronisasi daerah," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa lisensi bisnis melalui pengajuan tunggal online atau Online Single Submission (OSS) yang merupakan lisensi online terintegrasi perlu ditingkatkan lebih lanjut. Itu bertujuan untuk mempercepat pengelolaan izin oleh pelaku bisnis.
Jika OSS terbukti optimal maka otomatis akan mengerek peringkat kemudahan berusaha Indonesia. "Mungkin sekarang kita akan melihat apakah ada peluang untuk menggunakan OSS untuk mempercepat layanan lisensi yang diukur dengan EoDB," ujarnya.
Selain itu, beberapa hal lainnya yang akan menjadi indikator penilaian Bank Dunia adalah kemudahan dalam mengurus izin membangun bangunan untuk berbisnis. Menurut dia standar untuk izin bangunan perlu dibuat lebih sinkron agar proses perizinan bisa dilakukan lebih cepat.
Dia menjelaskan izin mendirikan bangunan untuk bisnis tidak perlu dibuat rumit. Terlebih untuk UKM. "UKM biasanya kan kalau membangun gedung yang cukup sederhana dan berisiko rendah. Standar ini tidak harus rumit dan kompleks dan itu benar-benar tidak harus bertele-tele," tutupnya.
Baca juga:
Kemudahan Berusaha RI Turun, Menko Darmin Kumpulkan Para Pejabat di Kantornya
Pemerintah Resmikan Klinik Berusaha di Batam, Permudah Perizinan Investasi
BPS: Penurunan peringkat kemudahan berusaha RI tak pengaruhi pertumbuhan ekonomi
Jokowi: Prospek positif ekonomi RI diakui dunia internasional
Jokowi minta pelemahan Rupiah tak pengaruhi kemudahan bisnis Indonesia
Tekan pengangguran, pemerintah rombak iklim kemudahan usaha