BPJSTK beri perlindungan 35.000 pekerja lintas agama di Sulut
BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan kepada 35.000 orang Pekerja Sosial Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya para pendeta, ustaz serta penjaga Masjid yang bertugas memberikan pelayanan bagi terselenggaranya kegiatan ibadah.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya telah memberikan perlindungan kepada 35.000 orang Pekerja Sosial Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya para pendeta, ustaz serta penjaga Masjid yang bertugas memberikan pelayanan bagi terselenggaranya kegiatan ibadah.
"Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan tingkat toleransi antar pemeluk agama tertinggi, sangat tepat kiranya para pekerja mulia ini mendapatkan perlindungan dalam mengemban misi kemanusiaan dari BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya di Manado Convention Centre, Jumat (11/5).
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Siapa yang menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan? "Kami hadir mendampingi Ibu Suharti menyerahkan santunan kepada ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar pada PPNPN Biro Umum Kemendikbudristek," jelas Zainudin.
-
Kenapa Pemkot Makassar memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan? Sebagai tindak lanjut atas visi dan misi Walikota Makassar, Bapak Danny Pomanto, dimana beliau ingin menciptakan Kota Makassar sebagai Kota yang resillience yaitu kota yang punya daya tahan. Sehingga, salah satu cara mendukung implementasi dari visi dan misi Kota Makassar tersebut adalah dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Makassar,” ujar Yasir.
-
Apa saja program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Kenapa Pemkot Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentang optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan dan untuk menjamin perlindungan sosial para pekerja di wilayah Kota Bontang.
-
Mengapa BSU BPJS Ketenagakerjaan diberikan? Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, dengan memberi subsidi bagi upah mereka.
Dengan perlindungan ini, Agus mengharapkan hal tersebut dapat menjadi contoh bahwa pekerja lintas agama di Indonesia dapat secara rukun berjalan beriringan dalam hal perlindungan jaminan sosial.
"Perlindungan ini harus menjadi cambuk bagi kita semua terutama insan BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih memaksimalkan lagi perlindungan bagi para pekerja yang belum terlindungi dari risiko sosial di seluruh lapisan pekerja," jelas Agus.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjelaskan pemerintah harus hadir untuk mendukung program perlindungan yang mengedepankan jaminan sosial masyarakat.
"Saya bersyukur karena inisiatif dari perwakilan BPJS Sulut bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan kita sehingga bisa terlaksana hal ini. Dan tentunya pengurus serikat pekerja yg aktif dalam pemprov sulut," ujarnya.
Adapun perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berlaku pada Mei hingga Desember tahun 2018 dengan pembiayaan iuran dari APBD Perubahan tahun 2018 dan APBD tahun 2019 serta program CSR Bank Sulut dan BNI.
Perlindungan bagi 35.000 pekerja sosial lintas agama ini berasal dari organisasi yang berbeda-beda. Seperti dari agama Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu dan beberapa organisasi kristen lainnya yang bernaung di GMIM, GMIST, GMIBM, GPDI, KGPM, dan GMAHK.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menaker siap jelaskan soal TKA jika DPR bentuk Pansus
Tak punya dokumen lengkap, 7 pekerja asal China ditangkap di Tangerang
Ini harus dilakukan pemerintah tingkatkan keahlian dan keterampilan pekerja RI
Pekerja asing di Tangsel didominasi asal Filipina, mayoritas berprofesi guru
Menteri Hanif tegaskan jumlah TKA di Indonesia masih proporsional