BPTJ Sebut Kenaikan Tarif Tiket Bus Masih Wacana
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah memutuskan tidak melarang masyarakat untuk mudik. Namun, akan dilakukan beragam upaya agar mudik tidak terlalu padat, salah satunya dengan membatasi okupansi bus dan menaikkan tarif tiket.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah memutuskan tidak melarang masyarakat untuk mudik. Namun, akan dilakukan beragam upaya agar mudik tidak terlalu padat, salah satunya dengan membatasi okupansi bus dan menaikkan tarif tiket.
"Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum, menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan,” kata Ridwan dalam keterangan resmi, Minggu (5/4).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Pertamina Patra Niaga terus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah dibidang Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.
Namun, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan itu masih jadi wacana.
"Itu belum resmi, masih jadi wacana," ujarnya dalam diskusi virtual.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyatakan kebijakan menaikkan tarif tiket kurang tepat dalam situasi seperti ini.
"Ini gimana, ya, kalau tarif naik di saat sekarang okupansi turun. Kalau kami naikkan tarif, terus empati kami dimana? Bagaimana dengan mereka yang misalnya terpaksa memang harus mudik?" kata Ateng dalam sebuah diskusi daring.
Namun, Polana memastikan kembali bahwa kebijakan menaikkan tarif bus masih menjadi wacana. Saat ini, pemerintah khususnya BPTJ masih fokus dalam memberi rekomendasi pembatasan moda transportasi agar penularan virus Corona dapat diminimalkan.
"1 April kemarin BPTJ terbitkan SE.5.2020, tujuannya karena salah satu upaya memutus rantai Covid-19 ini dengan mengurangi pergerakan, karena Covid-19 ini tidak bergerak, diam di tempat tapi yang membawa kemana-mana itu (manusia) melalui transportasi," ujar Polana.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ada Wabah Corona, Penataan 4 Stasiun Kereta di Jakarta Dihentikan Sementara
Perusahaan Transportasi Umum Terancam PHK Karyawan Imbas Virus Corona
Kebijakan Pemerintah Dikritik Tak Sentuh Pengusaha Angkutan Umum
Mudik 2020, Pemerintah Kaji Pembatasan Penumpang di Kendaraan Umum
Kemenko Maritim: Pembatasan Angkutan di Jabodetabek Bersifat Rekomendasi
CEK FAKTA: Tidak Benar Penghentian Transportasi Massal Jabodetabek